Unduh Aplikasi

Bupati Jufri ; Panwaslu Abdya belum ada

ACEH BARAT DAYA – Pernyataan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh Barat Daya (Abdya) yang menyatakan surat rekomendasinya dianggap angin lalu oleh pemerintah setempat, ternyata tidak direspon oleh bupati Abdya. Pasalnya, Jufri Hasanuddin Menganggap keberadaan Panwaslu di Abdya belum ada.

“Untuk apa saya respon surat rekomensi panwaslu itu. Saya menganggap panwaslu di Abdya belum ada” Ujar Bupati Abdya Jufri Hasanuddin saat diminta tanggapannya melalui telepon seluler, Kamis (30/1) kemarin.

Bupati Jufri Hasanuddin melanjutkan, Jika alat peraga kampanye para caleg ada yang terpasang di zona terlarang maka pihaknya bersama TNI Polri dan Kajari Kabupaten setempat akan melakukan penertiban. Akan tetapi penertiban tersebut bukan dilakukan dengan panwaslu yang ada sekarang.

“Saya melihat belum ada Panwaslu. kalau soal penertiban alat peraga kampanye caleg yang melanggar hukum dan melanggar aturan, sama-sama kita tertibkan bersama aparat keamanan, karena kita taat hukum” Kata Bupati Abdya.

Jufri Hasanuddin melanjutkan, tidak di anggap adanya panwaslu Abdya, dalam hal ini didasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU-PA) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan DPR Aceh memiliki kewenangan dalam mengrekrut panwaslu yang selanjutnya disebut Panwaslih.
“ Kalau kita merujuk pada UU-PA Nomor 11 Tahun 2006, Bawaslu Pusat tak punya kewenangan membentuk Bawaslu di Aceh maupun di kabupaten/kota” katanya

Apalagi, kata Jufri, Pasca dikeluarkannya keputusan Mahkamah Kontisusi (MK) yang menyatakan menolak permohonan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang diajukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI terkait kewenangan membentuk Bawaslu di Aceh, oleh karena itulah, Pemkab Abdya tidak mengangap adanya Panwaslu di Kabupaten setempat.

“ MK menolak gugatan Bawaslu RI itu karena sengketa antara DPRA dengan Bawaslu pusat itu bukan ranah MK, akan tetapi itu adalah ranah Mahkamah Agung (MA)” Kata Jufri Hasanuddin

Lebih lanjut, Jufri mengatakan, dalam Undang-Undang Dasar 1945, MK itu menangani yang bertetangan dengan kontitusi Negara. “ Makanya Sengketa itu MK menolak dan melimpahkan pada MA” Katanya.

Bukan bupati Jufri saja yang menganggap Panwaslu Abdya belum ada, tetapi dewan setempat juga melontarkan hal yang sama.

Ketua Komisi A DPRK Abdya, saat dimintai tangapannya oleh AJNN.NETmelalui telepon selulernya Jum’at (31/1) mengaku mendukung bupati Abdya Jufri Hasanuddin yang menganggap panwaslu Abdya belum ada.

“ Kalau masalah panwaslu kita tetap merujuk pada UU-PA Tahun 2006” sebut ketua Komisi A DPRK Abdya itu.

Reza Muliady menyebutkan, menurut informasi yang diperoleh dari DPR Aceh sudah ada solusi tentang sengketa penetapan Panwas Aceh saat melakukan pertemuan di Jakarta. Duduk bersama yang di fasilitasi oleh komisi II DPR-RI itu menghasilkan yang bahwa di antara 5 orang Pengawas Aceh, 3 orang di antaranya direkrut oleh DPR Aceh, sementara 2 orang lainnya dari Bawaslu RI.

“Terakhir, tanpa komfirmasi lagi, bawaslu RI langsung mensahkan yang versi mereka. Artinya mereka sudah menghianati hasil kesepakatan yang bahwasanya kita tidak di hargai. Oleh karna itulah, saya mendukung bupati Abdya Jufri Hasanuddin yang mengangap Panwaslu Abdya belum ada” ungkap Reza muliady.

|SUPRIAN

 

Komentar

Loading...