Unduh Aplikasi

Bupati Jufri: DPRA dan Plt Gubernur Jangan Buat Kericuhan Anggaran

Bupati Jufri: DPRA dan Plt Gubernur Jangan Buat Kericuhan Anggaran
Bupati Abdya Jufri Hasanuddin

BANDA ACEH - Bupati Aceh Barat Daya Jufri Hasanuddin mengaku tak habis pikir dengan sikap Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Alih-alih memperkuat pengawasan penggunaan anggaran otonomi khusus yang dikelola kabupaten dan kota, dua lembaga malah mencoba mencabut kewenangan daerah dalam pengelolaan anggaran khusus itu.

“Kami tidak menolak. Namun harusnya pembahasannya dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemerintah kabupaten/kota membahas anggaran daerah. Bagaimana mungkin DPRA sanggup membahas anggaran ini dalam waktu yang sangat singkat ini,” kata Jufri kepada AJNN, Selasa (22/11).

Menurut Jufri, pemerintah kabupaten/kota bersama eksekutif daerah telah membahas anggaran ini sejak delapan bulan lalu. Kondisi ini jelas berbanding terbalik dengan kemampuan pembahasan di DPR Aceh. Apalagi, tambah dia, lembaga itu tidak memiliki kemampuan teknis untuk membahas detail anggaran di seluruh daerah Aceh hanya dalam waktu yang sangat singkat.

Jufri tidak menampik kenyataan bahwa di awal-awal pemberlakuannya, anggaran ini dikelola oleh pemerintah provinsi. Namun menurut Jufri, transfer dana ke kabupaten/kota membuat daya serap terhadap anggaran ini semakin baik.

Permasalahan lain, menyerahkan kendali anggaran sepenuhnya kepada DPRA dan Pemerintah Aceh, praktis membuat pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan.

Harusnya jika ada kekurangan, kata dia, dibuat evaluasi dan rambu-rambu. Bukan malah mengusulkan hal yang disebut Jufri sebagai, “kesesatan.” Padahal, kata dia, harusnya semua pihak mengedepankan anggaran berkeadilan. Bukan anggara yang hanya dipusatkan kepada satu atau dua daerah saja. Dia khawatir, pengembalian kewenangan ini akan semakin memurukkan pembangunan di kawasan Barat-Selatan Aceh.

Jufri juga khawatir anggaran ini “dicincang-cincang” di DPRA karena tidak ada kajian jelas yang menjadi rujukan pengembalian kewenangan pengelolaan anggaran ini ke provinsi. Bahkan, kata Jufri, acara Rapat Dengar Pendapat Umum yang digelar besok terkesan dibuat dadakan. Dengan waktu yang mepet, sulit bagi bupati atau wali kota di daerah untuk menghadiri kegiatan ini.

“Saya saja baru mendapatkan undang tadi sore. Sepertinya mereka (DPRA dan Pemerintah Aceh) tidak sepenuh hati mengundang kepala daerah untuk hadir. Terutama yang jauh,” kata Jufri. “Apa yang diundang cuma Wali Kota Banda Aceh dan Sabang saja?”

Jufri berharap DPRA dan pelaksana tugas Gubernur Aceh Soedarmo tidak menyeret-nyeret urusan anggaran ini kepada politik. “Jangan main-main. Jangan buat kericuhan anggaran. Jangan merusak semangat perdamaian. Menyeret anggaran ke politik sama dengan menghadirkan bencana.”

Komentar

Loading...