Unduh Aplikasi

TERKAIT TEMUAN IRIGASI SARAT MASALAH

Bupati Didesak Evaluasi Dinas PUPR Aceh Jaya

Bupati Didesak Evaluasi Dinas PUPR Aceh Jaya
Irfan TB saat melihat kondisi irigasi yang bermasalah di Kecamatan Setia Bakti. Foto: AJNN/Suar

ACEH JAYA - Sekretaris Partai Daerah Aceh (PDA) Aceh Jaya, Nasri Saputra, meminta Bupati Aceh Jaya, Irfan TB, mengevaluasi dan membenahi kinerja dinas terkait pasca ditemukannya sejumlah bangunan irigasi sarat masalah di kabupaten tersebut.

Menurut Pon Chek--sapaan Nasri Saputra--dinas yang paling bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Jaya. Banyaknya keluhan warga terkait irigasi yang tidak fungsional, merupakan bukti kelalaian terhadap pembangunan.

"Dengan adanya sejumlah temuan terkait irigasi yang bermasalah itu menandakan jika selama ini kinerja dinas PUPR Aceh Jaya sedang tidak sehat, hal itu tidak terlepas dari tanggungjawab kadis, kabid, serta unsur lain yang terlibat dan terkait," kata Pon Chek kepada AJNN, Selasa (25/2).

Menurutnya, persoalan kinerja Dinas PUPR sudah menjadi rahasia umum, dari Kepala Dinas yang jarang masuk kantor sebagaimana pernah diberitakan media, pansus Komisi C DPRK Aceh Jaya menemukan banyak kejanggalan di PUPR, akibat dari seringnya sang kadis tidak berada ditempat.

Baca: Bupati Minta Rekanan yang Bangun Irigasi Bermasalah Tidak Dimenangkan Lagi

Dari fakta - fakta di atas, sudah selayaknya bupati meminta pertanggungjawaban pihak Dinas PUPR baik secara moral, maupun secara pertanggungjawaban secara hukum.

Hal itu perlu dilakukan bupati agar publik tidak menilai bupati terlibat dalam "Kongkalikong" dan tidak mensinyalir adanya pembiaran dari bupati yang mengakibat carut marutnya birokrasi, kinerja, profesionalitas dinas PUPR.

"Harusnya sebelum melemparkan kesalahan belajar dari masalah, dan instrospeksi akan kesalahan, kenapa itu semua bisa terjadi", kata Pon Chek dengan nada bertanya.

Berangkat dari temuan irigasi yang bermasalah serta menelan anggaran ratusan milyar di Aceh Jaya oleh bupati, bisa menjadi pintu masuk untuk dilakukan penyelidikan dan investigasi hukum, karena dari temuan tersebut terindikasi adanya dugaan kerugian negara.

"Jadi kami menginginkan temuan ini menjadi pembelajaran bagi pihak pemkab itu sendiri dan bagi oknum yang terlibat dengan cara mengusut dan memberi sanksi hukum jika terbukti adanya kesalahan nantinya," pungkasnya.

Komentar

Loading...