Unduh Aplikasi

Bupati dan DPRK Aceh Tengah Setujui Kegiatan Mendahului APBK-P Tidak Terkait Covid-19

Bupati dan DPRK Aceh Tengah Setujui Kegiatan Mendahului APBK-P Tidak Terkait Covid-19
Potongan surat DPRK Aceh Tengah

ACEH TENGAH - DPRK Aceh Tengah menyetujui usulan mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK) Aceh Tengah tahun anggaran 2020. Hal ini dibuktikan dengan surat balasan ketua DPRK Aceh Tengah, Arwin Mega kepada Bupati Aceh Tengah pada tanggal, 21 April 2020 yang lalu.

Dalam surat yang diperoleh AJNN, bernomor 170/207/DPRK tersebut. DPRK Aceh Tengah, menyebutkan bahwa pihak legislatif menyetujui dan mendukung untuk beberapa kegiatan sebesar Rp 6.073.576.700 (enam milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Tapi sayangnya program kegiatan tersebut tidak ada satu pun yang terkait penanganan Bencana alam, khususnya wabah Covid-19 (Corona).

Foto: Ist

Persetujuan ini menurut pihak DPRK, diambil usai pembahasan antara Badan Anggaran DPRK Aceh Tengah dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh Tengah, usai pemerintah Aceh Tengah mengirimkan surat terkait usulan mendahului perubahan APBK Aceh Tengah dengan Nomor 910/1289/BPKK tanggal 14 April 2020 dan surat Nomor 910/1339/BPKK tanggal 16 April 2020. Persetujuan ini dalam surat balasan itu disebutkan selanjutnya ditampung dalam Qanun perubahan APBK Aceh Tengah tahun anggaran 2020.

Namun apakah langkah ini Sudah sesuai dengan ketentuan dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

Foto: Ist

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Askhalani kepada AJNN, Sabtu malam (25/4/2020) mengatakan. "Persetujuan penggunaan anggaran mendahului pengesahan adalah ilegal dan melanggar hukum," ujar Askhalani.

Menurut Askhalani, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana di jelaskan dalam ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah," ujar Askhalani.

Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Askhalani menambahkan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Maret 2019 di Jakarta. Dan menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran tahun 2020..

"Maka, berdasarkan fakta di atas pemerintah daerah dilarang melakukan penggunaan anggaran mendahului pengesahan karena kegiatan tersebut dapat berpotensi melanggar hukum dan berpotensi korupsi," katanya.

Saat ditanya AJNN, bahwa Anggaran mendahului itu dibolehkan untuk keadaan bencana alam dan wabah. Akskalani menjawab kalau kejadian di Aceh tengah ini tidak ada relevansi apapun dengan convid-19. Dari dokumen yang ada, itu bukan untuk kebutuhan convid atau bencana, hal ini menjadi sesuatu yang aneh menurutnya.

"Coba lihat dokumen dan usulan anggaran, itu murni untuk kegiatan lain dan bukan berhubungan dengan convid-19," ungkap Askhalani.

Askhalani mengatakan, kalau keadaan darurat, sebagaimana kebutuhan untuk convid-19, maka proses pengangaran dibolehkan, dan itu sah, karena sudah ada PP dan turunan hukum yang di gunakan untuk mencegah Corona, tapi dari dokumen itu tidak ada satupun yang berhubungan dengan convid-19.

"Kalau DPR sudah menyetujui tapi secara kedudukan hukum tidak dibolehkan ini tetap melanggar hukum dan ilegal," ujar Askhalani tegas.

Namun Askhalani mengatakan persetujuan ini dapat dan bisa di batalkan, tapi kalau sudah terlanjur digunakan maka ini melanggar hukum dan berpotensi korupsi secara sah, sebab secara kedudukan hukum ilegal. Untuk Itu GeRak Aceh meminta usulan tersebut harus di batalkan.

"Pengusulan dan pergeseran anggaran untuk mencegah Corona itu legal, tapi ini yang aneh seluruh kegiatan sama sekali tidak berhubungan dengan itu maka harus distop dan tidak boleh dilanjutkan, kalau terlanjut sudah digunakan maka aparat penegak hukum bisa langsung melakukan penyelidikan karena memang melanggar hukum," ujarnya.

Askhalani juga menjelaskan kalau dalam PP 12 tahun 2019 sudah sangat jelas disebutkan bahwa jika daerah melakukan pergeseran anggaran maka cara yang tepat adalah dengan dilakukan pengusulan APBK perubahan dan tidak di izinkan melakukan penggunaan anggaran mendahului pengesahan.

Hal ini sebagaimana Pasal 77 dengan bunyinya bahwa "Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Dan tidak ada legal standing hukum yang memperbolehkan pergeseran anggaran tanpa proses dan mekanisme sebagaimana yang telah di tetapkan oleh UU dan turunan hukum lainnya dan jika tetap dilakukan maka seluruh tahapan tersebut ilegal dan melanggar hukum.

Komentar

Loading...