Unduh Aplikasi

Bupati Akui Pembangunan di Aceh Barat Belum Jawab Aspirasi Perempuan dan Disabilitas

Bupati Akui Pembangunan di Aceh Barat Belum Jawab Aspirasi Perempuan dan Disabilitas
ACEH BARAT - Bupati Aceh Barat, Teuku Alaidinsyah mengakui jika selama ini pembangunan di kabupaten tersebut masih belum menjawab secara maksimal apa yang menjadi kebutuhan kelompok perempuan, anak dan penyandang disabilitas.

Menurut Alaidinsyah, belum terjawabnya pembangunan yang memberikan porsi bagi penyandang cacat, perempuan dan anak karena di setiap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) selama ini lebih didominasi kaum pria.

“Artinya selama ini meski perempuan ikut terlibat di dalam Musrembang desa maupun kecamatan lebih besar peran laki-laki dalam menyampaikan aspirasi sehingga perempuan menjadi tersudut meski hadir dalam kegiatan Musrenbang,” sebut Alaidin kepada wartawan, Rabu (16/3) usai membuka Musrembang bagi kelompok perempuan, anak dan disabilitas.

Karena kondisi itu pula kata dia, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2016 ini membuat Musrembang khusus bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas untuk menjawab apa yang menjadi usulan mereka dan dapat direalisasikan secara bertahap mulai tahun 2017 mendatang.

Alaidinsyah menyebutkan, kegiatan yang dilakukan ini bukan hanya seremonial belaka, tapi salah satu tantangan bagi pemerintah setempat dalam menjawab pengaruh utama gender dalam pembangunan Aceh Barat.

Bupati menambahkan, saat ini yang menjadi tantangan terbesar adalah memenuhi kebutuhan disabilitas dalam membangun infrastruktur, karena segala insfrastruktur yang dibangun harus mampu diakses secara penuh oleh mereka, bukan hanya oleh orang normal saja.

“Untuk penyandang disabilitas kita akan coba upayakan infrastruktur yang sesuai dengan mereka misalnya toilet khusus bagi mereka,”ucapnya.

Sedangkan untuk anak sebutnya, mulai tahun ini pemerintah mewajibkan setiap desa membangun tempat Pendidikan Anak Usia Dini (Paud),Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi tempat pemberian gizi bagi balita.

Sementara bagi kaum perempuan pemerintah juga akan membangun pojok lactasi (tempat menyusui) yang diwajibakan di instansi pemerintahan maupun tempat-tempat umum lainnya, selain itu juga memberikan akses modal bagi pemberdayaan kelompok perempuan.

“Apa yang direncanakan harus ditingkatkan agar sistemnya sinergi, makanya kemarin sebelum dilakukan Musrembang tingkat kabupaten sudah terlebih dahulu di desa dan kecamatan,”kata dia.

Sementara itu,Kepala Badan Perencanaan, Pelaksanaan,Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Barat, Teuku Ahmad Dadek, mengatakan untuk kelancaran pembangunan khususnya terkait perhatian terhadap perempuan dan anak sudah meminta masing-masing desa menganggarkan dana sebesar 10 juta untuk pembangunan Posyandu dan PAUD atau Tempat pengajian Al-Quran (TPA) .

Selain untuk pembangunan fisik bagi posyandu dan PAUD yang harus ada disetiap desa, kata dia, pemerintah desa juga dianjurkan untuk menganggarkan operasional bagi posyandu sebesar 30 juta dimana anggaran itu akan digunakan untuk embeli makanan bergizi kepada balita dan dibagikan 12 kali dalam setahun.

Untuk PAUD, kata dia, pemerintah juga menyediakan anggaran dari APBK, yang nantinya porsi  diberikan dengan sistem perhitungan peranak, dengan jumlah APBK yang disediakan sebesar Rp 600 juta, dimana paling banyak setiap PAUD  mendapat Rp 36 juta.

Sedangkan untuk penyandang disabilitas, kata dia, desa juga dianjurkan agar mengalokasikan anggaran pemberdayaan bagi kelompok perempuan minimal lima persen dari anggaran desa. Untuk penyandang disabilitas, desa juga diharapkan memberikan sumbangan sepeda motor tiga roda sehingga mereka dapat menggunakan transportasi tersebut dalam beraktivitas.

“Di kabupaten kita juga akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan bagi kelompok disabilitas, serta memberikan pendidikan pemberdayaan bagi mereka,” sebutnya.

Dadek optimis jika pemberdayaan bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas dapat berjalan apalagi pemerintah desa saat ini mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar yakni Rp 800 juta dengan rincian penerimaan Rp  600 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan 200 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...