Unduh Aplikasi

Bupati Agara: Kebijakan THR PNS Beratkan Daerah

Bupati Agara: Kebijakan THR PNS Beratkan Daerah
Bupati Aceh Tenggara

BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo menyurati seluruh bupati dan wali kota seluruh Indonesia terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas yang bersumber dari APBD.

Berdasarkan surat bernomor 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 tersebut. Selain pegawai negeri sipil daerah, bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota serta pimpinan dan anggota DPRD juga diberikan THR dan gaji 13 yang sumber dananya dibebankan pada APBD tahun anggaran 2018.

Menanggapi hal itu, Bupati Aceh Tenggara Raidin Pinim menyebutkan sebenarnya kebijakan tersebut sangat mengganggu daerah karena anggaran untuk THR tidak ditanggung pemerintah pusat, tapi dibebankan kepada pemerintah daerah.

"Seharusnya Pemerintah Pusat ketika membuat kebijakan disertai dengan penyediaan anggaran, kebijakan ini sangat membebani daerah," kata Raidin kepada AJNN via WhatsApp, Minggu (3/5)

Pun begitu, Pemkab Aceh Tenggara tetap akan membayar THR untuk PNS tersebut sesuai intruksi Menteri Dalam Negeri melalui surat bernomor 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 itu,

"Karena ini intruksi dari Kemendagri maka kita tetap akan membayar THR, total yang harus kita siapkan untuk THR sebesar Rp 25 miliar dan gaji 13 sebesar Rp 20 miliar," sebutnya.

Komentar

Loading...