Unduh Aplikasi

Bupati Aceh Selatan terancam tak gajian selama 6 bulan

ACEH SELATAN-Anggota DPRK Aceh Selatan Alja Yusnadi mengatakan, keterlambatan penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBK tahun 2015 akan menimbulkan dampak cukup luas terhadap keuangan daerah serta keberlangsungan roda pemerintahan yang akhirnya juga dapat mengganggu pelayanan publik.

Sebab, katanya di Tapaktuan, Rabu, keterlambatan penyerahan rancangan RAPBK itu secara otomatis akan mengakibatkan molornya pengesahan APBK tahun 2015 dari tenggat waktu terakhir 31 Desember 2014.

Dia mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 311 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ayat (1) disebutkan Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Dalam ayat (2) Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Sedangkan pada ketentuan Pasal 312 ayat (1) disebutkan Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Pada ayat (2) DPRD dan Kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Ayat (3), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh Kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bila mengacu pada ketentuan Pasal 312 ayat (1) tersebut, kata Alja, Pemerintah Daerah seharusnya sudah menetapkan APBD tahun 2015 paling lambat tanggal 30 November 2014, namun pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan hingga saat ini belum menetapkan APBK 2015 bahkan Pemerintah Daerah melalui Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan baru mengusulkan rancangan Perda APBD tahun 2015 untuk dibahas dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Aceh Selatan pada Rabu (24/12).

“Fakta bahwa pengesahan APBK Aceh Selatan tahun 2015 akan molor dari jadwal yang telah ditentukan itu diprediksi pasti akan terjadi, sebab KUA PPAS RAPBK tahun 2015 secara resmi baru diserahkan pihak eksekutif Rabu (24/12), sementara sisa waktu bulan Desember tinggal satu minggu lagi,” kata Alja.

Penegasan itu disampaikan Alja Yusnadi dalam interupsinya saat berlangsungnya pembukaan rapat Paripurna ke III DPRK Aceh Selatan tentang persetujuan dan pengesahan Rancangan qanun (Raqan) RAPBK tahun 2015 di Gedung DPRK Tapaktuan, Rabu.

Alja mengatakan, secara normatif sesuai aturan yang ada, pembahasan RAPBK yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun membutuhkan waktu selama dua bulan lebih. Itu artinya bahwa, pengesahan Raqan APBK Aceh Selatan tahun 2015 baru terlaksana sekitar akhir bulan Februari atau paling lambat awal Maret tahun 2015.

Sehingga, sambung Alja, jika kondisi seperti itu yang akan terjadi nanti, maka pihaknya dapat memastikan bahwa gaji berikut dengan tunjungan lainnya terhadap Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra SH tidak dapat dibayarkan selama enam (6) bulan pada tahun 2015.

“Sesuai aturan, sanksi ini tidak bisa di berlakukan terhadap Anggota DPRK Aceh Selatan, sebab keterlambatan ini bukan diakibatkan kelalaian dewan, melainkan murni karena terlambatnya penyerahan KUA PPAS RAPBK tahun 2015 oleh pihak eksekutif,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Alja meminta kepada masyarakat Aceh Selatan khususnya kepada pengusaha penyedia jasa konstruksi agar tidak melimpahkan kesalahan keterlambatan pengesahan APBK tahun 2015 itu kepada pihak dewan.

“Dalam kesempatan ini kami minta kepada masyarakat luas khususnya para kontraktor, agar jangan selalu melimpahkan kesalahan keterlambatan pengesahan APBK kepada pihak dewan, sebab kondisi yang terjadi saat ini murni karena terlambatnya penyerahan KUA PPAS RAPBK tahun 2015 oleh pihak eksekutif, jadi kalau memang ingin mempertanyakan kenapa terlambat pengesahan APBK silahkan tanyakan hal itu kepada pihak Pemkab Aceh Selatan,” tegas Alja.

Sementara itu, anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai Gerindra, Hadi Surya STP yang dimintai tanggapannya secara terpisah mengatakan, dampak dari terlambatnya penyerahan KUA PPAS RAPBK tahun 2015, tidak hanya terancam tidak dibayarkannya gaji Kepala daerah selama enam bulan dan dipotong Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 15 persen, tapi yang lebih penting dan krusial lagi adalah akan mengakibatkan terganggunya aktivitas roda pemerintahan di Aceh Selatan yang akhirnya juga berimbas kepada terganggunya pelayanan publik dan aktivitas perekonomian masyarakat.

“Imbas dari kelalaian pihak eksekutif dalam menyerahkan KUA PPAS ini bisa kita bilang berdampak sistemik terhadap keuangan daerah dan roda pemerintahan. Kami tidak mempersoalkan jika dampak dari itu, gaji bupati tidak dapat dibayar selama enam bulan, tapi yang menjadifokus perhatian utama atau yang menjadi kekhawatiran kami adalah terganggunya pelayanan publik seperti bidang kesehatan, pendidikan, penyediaan air minum, serta pertanian,” ungkap Hadi Surya.

Pihaknya, tegas Hadi, tidak dapat menerima alasan keterlambatan penyerahan KUA PPAS tersebut, karena belum jelasnya turunan aturan UU Desa yang menjadi alasan pihak Pemkab Aceh Selatan.

Sebab, kata Hadi, di beberapa kabupaten/kota lainnya di Aceh justru sejak UU Desa disahkan oleh DPR RI, mereka langsung bergerak cepat mempersiapkan turunan aturan terkait penerapan UU Desa tersebut, termasuk juga telah mempersiapkan anggaran dana shering sejak dari awal, sehingga tidak menghambat pembahasan dan pengesahan APBK tahun 2015.

“Kami menyimpulkan bahwa, timbulnya persoalan ini murni di sebabkan karena kelalaian Pemkab Aceh Selatan, khususnya para pejabat yang duduk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” tandasnya.

Ketua DPRK Aceh Selatan, T Zulhelmi mengatakan dalam rapat Badan Musyawarah dewan dengan pihak eksekutif yang berlangsung beberapa waktu lalu, pihaknya juga telah pernah mempertanyakan terkait persoalan itu, namun jawaban yang disampaikan eksekutif ketika itu justru menyatakan pihaknya siap menerima atau menelan pil pahit jika memang sanksi administratif tersebut nantinya benar-benar diberlakukan oleh Pemerintah Pusat.

“Ketika persoalan ini kami pertanyakan kepada pihak eksekutif, mereka menyatakan siap menerima konsekwensi apapun meskipun itu nanti adalah pil pahit. Namun terlepas dari itu, sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa timbulnya persoalan itu bukan kesalahan kami tapi murni kesalahan pihak Pemerintah yang terlambat menyerahkan KUA PPAS,” tegas Zulhelmi.

Meskipun demikian, ujar Zulhelmi, pihaknya juga masih membuka pintu kepada pihak eksekutif untuk kembali duduk bersama membicarakan dan mencari solusi penyelesaian persoalan tersebut.

“Yang tidak dapat kita rubah di dunia ini hanya ayat Alquran dan hadist Nabi, lainnya semuanya dapat kita rubah, termasuk pelaksanaan sidang paripurna hari ini dan jadwal yang telah di tetapkan. Semuanya masih terbuka lebar, mari kita musyawarahkan kembali untuk mencari jalan keluar yang terbaik,” imbuhnya.

Anehnya, ketika persoalan ini ditanyakan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten yang juga Ketua TAPD, H Harmaini, dia justru membantah bahwa keterlambatan pengesahan APBK tahun 2015 tersebut, akan berimplikasi terhadap penjatuhan sanksi pemotongan DAU 15 persen dan tidak dapat dibayarkannya gaji kepala daerah selama enam bulan.

“Ah itu tidak benar, kondisi seperti itu terjadi jika sampai batas waktu terakhir 31 Desember 2014, rancangan RAPBK tahun 2015 belum diserahkan kepada dewan oleh pihak eksekutif. Sementara yang terjadi sekarang KUA PPAS kan sudah kami serahkan dan segera akan dilakukan pembahasan bersama supaya dapat di sahkan dalam waktu sesegera mungkin,” tegas Harmaini.

ANTARA

Komentar

Loading...