Unduh Aplikasi

Bupati Aceh Selatan dituding sibuk dengan kegiatan seremonial

ACEH SELATAN-LSM Kajian dan Advokasi Hukum (KAuM) mengaku prihatin dan sedih melihat kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dibawah kepemimpinan Bupati H T Sama Indra  yang terkesan lebih berorientasi menyukseskan kegiatan-kegiatan seremonial ketimbang memprioritaskan program-program kerja substansial yang secara signifikan dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

KAuM mencatat, sudah hampir memasuki dua tahun masa kepemimpinan Bupati H T Sama Indra belum nampak hasil kerja nyata yang dipersembahkan serta terbukti betul-betul menyentuh langsung dan mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Bupati dinilai selama ini sibuk dan telah terjebak dengan kegiatan-kegiatan seremonial belaka. Kegiatan Bupati bersama wakilnya selama ini tidak lebih hanya menghadiri acara-acara seremonial serta keluar daerah tanpa jelas hasil konkrit apa yang telah berhasil di bawa ke dalam daerah.

“Kegiatan roda pemerintahan yang terjadi selama ini terkesan hanya berkutat pada pelaksanaan event-event seremonial seperti seminar, pelatihan, workshop, pameran,  yang hanya sekedar menjadi ajang untuk mempercepat merealisasikan atau menghabiskan anggaran daerah, sementara hasil akhir (output) ataupun umpan balik (feedback) tidak jelas apa pencapaiannya setelah event-event tersebut dilaksanakan,” kata Direktur Eksekutif LSM KAuM Aceh Selatan M Nasir SH di Tapaktuan, Rabu.

KAuM mengamati bahwa kinerja Pemerintahan Aceh Selatan akhir-akhir ini tidak ubahnya seperti Event Organizer (EO) atau Lembaga Penyedia Jasa Penyelenggaraan Acara, karena lebih menonjol terlihat berprestasi dalam melaksanakan event-event kegiatan dibandingkan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh Selatan.

Padahal, kata Nasir, selama ini cukup banyak permasalahan yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan terutama yang berkaitan dengan urusan wajib pemerintahan yang masih kurang cepat ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, seperti dibidang Pendidikan rendahnya angka kelulusan UN di Kabupaten Aceh Selatan masih terus menghantui masyarakat setempat sementara Program Peningkatan Kompetensi Pendidikan yang diseleranggarakan masih diragukan efektivitasnya.

Demikian juga dibidang kesehatan, sambung Nasir, yakni mutu pelayanan kesehatan di BLUD Yulidin Away Tapaktuan masih menjadi keluhan utama masyarakat pengguna jasa layanan BLUD tersebut.

Serta dibidang insfrastruktur, pembangunan yang dilaksanakan masih kurang dari kata aspiratif dan terkesan memenuhi titipan sponsor dan permasalahan lainnya yang seharusnya cepat ditanggapi dan ditanggulangi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Terkait hal itu, LSM KAuM berharap kepada DPRK Aceh Selatan agar dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan khususnya dalam mengadakan event-event dan perhelatan akbar di Kabupaten Aceh Selatan karena disinyalir dalam pelaksanaan perhelatan tersebut banyak menggunakan dana hibah dan bantuan sosial lainnya yang seharusnya diutamakan peruntukannya untuk peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat lapisan bawah.

“Kedepannya Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan dan jajaran SKPD-nya lebih baik memanfaatkan jasa lembaga ataupun Perusahaan Event Organizer (EO) yang profesional dalam mengadakan program-program yang berbentuk seremonial atau perhelatan akbar lainnya agar citra dan kewibawaan Pemerintah daerah tetap terjaga,” saran M Nasir.

Sebab, sambungnya, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 pengertian Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di samping itu, ujarnya, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat (1) dan (2) yang termasuk kedalam urusan pemerintahan terutama dalam urusan pemerintahan wajib baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, sosial.

“Artinya bahwa, sebuah kesalahan yang sangat fatal ketika Pemkab Aceh Selatan dibawah kepemimpinan Bupati HT Sama Indra SH, selalu mempertontonkan kinerja yang hanya berorientasi kepada kegiatan seremonial belaka selama ini, sebab sesuai aturan tugas pemerintah daerah adalah bagaimana bekerja sekuat tenaga untuk menyejahterakan rakyat bukan justru melakukan pembohongan publik dengan mengkambinghitamkan kepentingan masyarakat,” pungkasnya

ANTARA

Komentar

Loading...