Unduh Aplikasi

Bupati Abdya Tuding MPU Aceh Tak Serius Soal Dugaan Aliran Sesat

Bupati Abdya Tuding MPU Aceh Tak Serius Soal Dugaan Aliran Sesat

ACEH BARAT DAYA - Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Ir. Jufri Hasanuddin menuding pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh tidak serius menangani empat aliran yang disinyalir menyimpang dari Ajaran Agama Islam.

“MPU Aceh tidak serius menangani persoalan empat aliran yang menyimpang di Abdya, kalau tidak mampu lebih baik mundur saja dari jabatan karena masih ada ulama lain yang mampu,” kata Bupati Abdya, Jufri Hasanuddin dalam konferensi pers yang berlangsung di Aula Gedung Bupati setempat Kamis sore (24/11).

Menurut Jufri, sebenarnya yang berhak memutuskan aliran itu sesat atau tidak adalah fatwa MPU Aceh, bukan justru bergantung pada surat edaran bupati tentang pemberhantian sementara empat aliran yang diduga menyimpang dari Agama Islam.

“Gelisahnya saya karena kewenang terhadap dugaan aliran sesat itu, adalah MPU Aceh, tetapi kenapa tiba-tiba urusan itu bergantung kepada surat edaran bupati, inikan namanya jeruk-makan jeruk juga,” ungkapnya.

Selain itu tambahnya, dalam tausiyah MPU Aceh juga memutuskan, bahwa masyarakat Ie Lhob harus mematuhi surat edaran bupati terkait beberapa aliran yang diduga sesat seperti Ajaran Hisbuhtaril Indonesia (HTI) di Manggeng, Teriqat Syattariah (Sale) di Desa Ie Lhob, Aliran Salafi di Babahrot dan Aliran Maimun.

“Dari beberap aliran yang tersebar dibeberapa gampong dalam wilayah Abdya, kenapa hanya Desa Ie Lhob saja yang harus mematuhinya, apakah di luar Desa Ilhoel dibolehkan untuk melaksanakan empat aliran tadi. Karena yang diperintah disini masyarakat Desa Ie Lhob Tangan-Tangan saja,” ujarnya. 

Hal tersebut katanya, perlu disampaikan agar jangan tausiyah MPU Aceh yang lahir dimafaatkan celah-celah terhadap tausyiah yang ada. Kemudian kalau berpegang pada surat edaran bupati bagaimana kalau bupatinya berganti.

“Untuk itu, kami  berharap agar MPU Aceh benar-benar serius menyelesaiakan persoalan tersebut dengan sesegera mungkin, jangan sempat Abdya menjadi tragedi Singkil yang ke dua, karena masyarakat saat ini sudah mau bersabar, “ jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jufri Hasanuddin juga menyampaikan surat edaran bupati Nomor 450/1705/2015, tentang imbauan penghentian sementara aktivitas dari keempat aliran tersebut yang digugat ke Pengadilan Tata Usahan Negara(PTUN) di Medan beberapa waktu lalu.

“Alhamdulillah, surat edaran bupati yang digugat oleh Usman Dkk, warga Nagan Raya terkait pemberhentian empat aliran tersebut, berhasil dimenangkan oleh Pemerintah Abdya, artinya, surat edaran tersebut sudah final,” ujarnya.

Hadir dalam jumpa pers tersebut, Bupati Abdya, Ir.Jufri Hasanuddin, Kepala Kejaksaan Abdya, Abdul Khadir SH, MH dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Abdya, Abu Dahlan. 

Komentar

Loading...