Unduh Aplikasi

Buku Baru Cerita Lama

Buku Baru Cerita Lama
Ilustrasi: Autoguide.

KEPOLISIAN Daerah Aceh meninggalkan 2020 dengan sejumlah catatan. Dalam penanganan kejahatan peredaran narkoba, ada sejumlah pencapaian yang patut diacungi jempol. Namun dari sisi lain, Polda Aceh masih harus segera menjawab persoalan yang tak kunjung selesai saat tahun berganti. 

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kasus dugaan korupsi sapi kurus di Dinas Peternakan Aceh. Kasus ini mulai ditelisik pada Juli 2020. Polisi memulainya setelah ditemukan sapi-sapi kurus di unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Dinas Peternakan Aceh meski Pemerintah Aceh mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk membeli pakan sapi-sapi tersebut. 

Kasus lain yang juga ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh adalah kasus dugaan korupsi bebek petelur di Aceh Tenggara. Dugaan korupsi pengadaan bebek petelur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara 2018 dan 2019 mencapai Rp12,9 miliar. 

Anggaran itu bersumber dari dana alokasi umum (DAU). Dana itu digunakan untuk pengadaan 84.459 ekor bebek petelur yang dibagikan kepada 194 kelompok ternak, masing-masing 500 ekor per kelompok. Sejumlah nama tersangka muncul, namun hingga kini perkara itu tak menunjukkan tanda-tanda akan dibawa ke tingkat lanjutan. 

Satu kasus lain yang relatif cukup berat untuk ditangani adalah dugaan korupsi dana beasiswa di Pemerintah Aceh. Diduga, kasus ini melibatkan sejumlah anggota dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. 

Tentu saja kasus ini menjadi menarik. Keberhasilan kepolisian dalam mengungkapkan seluruh sisi dugaan kejahatan itu, dan menetapkan orang-orang yang terlibat sebagai tersangka bukan perkara mudah. Perkara ini diduga melibatkan orang-orang yang memiliki pengaruh kuat di lingkar kekuasaan. Keberanian dan kejujuran dalam bertindak adalah kunci keberhasilan polisi dalam mengungkapkannya. 

Kasus terakhir ini pun sepertinya lebih mudah diungkapkan karena bukti-bukti yang ada sudah mencukupi. Namun tentu saja kepolisian punya kriteria untuk menentukan kelayakan saat menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dan mudah-mudahan itu bukan karena pengaruh, seperti yang dilakukan sejawat mereka di kantor yang sama saat menetapkan orang lain dalam kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Bupati Aceh Barat Ramli MS. 

Sementara di Kejaksaan Tinggi Aceh, kasus peningkatan jalan Gelombang-Muara Situlen adalah perkara berlarut-larut. Padahal kasus ini mendapatkan perhatian banyak pihak. Tidak tanggung-tanggung, anggota Komisi Hukum DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, bahkan meminta kejaksaan memberikan perhatian serius. 

Namun seserius-seriusnya Dek Gam tetap saja butuh keseriusan Kejati Aceh. Karena sekuat apapun bukti, entah itu perubahan titik dalam kontrak pengerjaan ke lokasi lain, atau pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan, atau bahkan bukti yang menunjukkan jalan itu dibangun di dalam kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan, tanpa keseriusan aparat di kejaksaan untuk menuntaskan kasus ini, tetap saja perkara ini tidak akan menggelinding ke meja pengadilan. 

Komentar

Loading...