Unduh Aplikasi

Bukan Penjara Rasa Pesantren

Bukan Penjara Rasa Pesantren
Ilustrasi: andersentaxlegal

NIAT “mulia” Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh membentuk pesantren di setiap lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di seluruh Aceh sepintas indah. Pejabat di Kemenkumham Aceh bahkan menyebut narapidana yang keluar dari pesantren bisa menjadi dai.

Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir gangguan keamanan. Di saat yang sama, pejabat di Kemenkumham Aceh berharap pendidikan ala pesantren di penjara meningkatkan mental warga binaan agar tak lagi berbuat hal negatif.

Agama memang mengajarkan manusia untuk menjadi lebih baik. Menuntun manusia untuk lebih berakhlak mulia, apapun agamanya. Tak mengherankan jika banyak masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, terutama pelanggaran-pelanggaran etika dan pidana, diarahkan untuk diselesaikan dengan ajaran-ajaran agama.

Tapi hendaknya, jika program ini berjalan, kementerian tidak memaksakan program ini kepada seluruh penghuni penjara. Siapa saja di dalam penjara boleh mengikuti, atau tidak mengikuti, kajian-kajian yang dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Aceh itu. Dengan demikian, tak ada masalah baru yang bisa memicu keributan di dalam penjara hanya karena perbedaan jalan pemahaman tentang satu hal atau hal kecil lainnya.

Kemenkumham Aceh harusnya juga memperhatikan kelayakan fasilitas dan hal lain bagi narapidana. Tak cukup hanya mencekoki mereka dengan ilmu agama namun lupa untuk memberikan rasa aman dan keadilan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Narapidana yang kaya atau miskin harus diperlakukan sama. Jangan karena yang satu kaya maka berhak atas sejumlah keistimewaan fasilitas yang tak didapat oleh narapidana lain.

Mereka yang bertugas di penjara juga tak boleh memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan dari para penghuni. Kasus Samsuardi di Lembaga Pemasyarakatan Aceh Jaya, misalnya, adalah contoh buruk ketidakadilan di penjara yang sangat mempengaruhi psikologis narapidana lain.

Samsuardi bukan satu-satunya narapidana yang bebas berkeliaran saat menjalani masa hukuman. Ada banyak contoh di negeri ini soal perilaku korup yang dipraktikkan oleh para pegawai di kementerian itu, terutama sipir dan kepala penjara, seperti yang terjadi pada kasus Samsuardi.

Belum lagi kasus peredaran dan penggunaan narkoba di dalam penjara. Dua masalah inilah yang harusnya jadi perhatian para pejabat di Kemenkumham Aceh. Jangan sampai program-program sampingan dibuat hanya untuk melupakan masalah utama di dalam penjara. Karena apapun ceritanya, pesantren tak sama dengan penjara, demikian juga sebaliknya. 

Komentar

Loading...