Unduh Aplikasi

Bukan Jaksa Sembarang Jaksa

Bukan Jaksa Sembarang Jaksa
Ilustrasi: grimco

IMBAUAN agar jaksa tak menjual jabatan untuk mendapatkan proyek hendaknya tidak masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Imbauan ini dikeluarkan Kejaksaan Tinggi terkait dengan penangkapan oknum jaksa dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mereka yang ditangkap bukan jaksa sembarangan. Mereka adalah anggota Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Alih-alih mengamankan, jaksa ini diduga menerima suap dari proyek yang diawasinya.

Urusan suap menyuap ini memang bukan cerita baru. Jarang terungkap, aksi nakal oknum jaksa ini bukan tak ada. Di banyak proyek, di banyak daerah, banyak oknum jasa yang memanfaatkan kedudukan dan pengaruh mereka untuk mendapatkan proyek dan fee. Tak terkecuali di Aceh.

TP4D adalah program yang dibentuk lewat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Pembentukannya diharap dapat mencegah tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan. Lewat program ini, kejaksaan mendampingi pemerintah daerah agar tak “takut” melaksanakan program pembangunan.

Setelah berjalan hampir lima tahun, sudah saatnya Jaksa Agung yang baru mengevaluasi keberadaan tim ini. Bahkan melihat kecenderungannya, selayaknya Jaksa Agung membubarkan tim ini dan meletakkan kembali posisi jaksa sebagai penegak hukum.

Menjadikan jaksa sebagai pengawal proyek sama dengan membuka celah bagi mereka untuk “bermain”. Baik dengan pejabat yang bertanggung jawab atas sebuah proyek atau dengan kontraktor yang berniat memenangkan sebuah proyek.

Lebih baik Jaksa Agung baru meningkatkan pengawasan internal di seluruh tingkatan kejaksaan agar tak ada lagi oknum jaksa memanfaatkan “seragamnya”. Jaksa Agung juga harus mendorong perbaikan sistem dan reformasi kejaksaan yang belum optimal.

Jaksa Agung juga perlu mendorong pengungkapan kasus-kasus yang selama ini mengendap di kejaksaan, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten/kota. Tanpa dicekoki urusan TP4D, mungkin peran jaksa akan lebih optimal.

Komentar

Loading...