Unduh Aplikasi

Bukan Eksekutor, Apalagi Kontraktor

Bukan Eksekutor, Apalagi Kontraktor
Ilustrasi: A list apart.

HAK budgeting yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tidak lantas menjadikan anggota dewan sebagai eksekutor. Apalagi kontraktor. Hak budgeting harus tetap mengikuti kaidah aturan perundang-undangan berlaku di negeri ini.

Karena itu, negara menganggarkan dana besar untuk mengongkosi kegiatan DPRA yang bernama reses. Ini adalah alat bagi DPRA untuk memotret dan mengakomodir usulan masyarakat. Setelah agenda ini selesai, dan mereka kembali berkantor di Gedung Parlemen Aceh, semua itu dirangkum dalam pokok-pokok pikiran alias pokir. 

Pokir lantas dimasukkan ke dalam rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh. Setiap Komisi di DPRA duduk bersama mitra mereka untuk membahas usulan yang terjaring dalam proses reses dan Musrembang. Di sinilah pos pertama fungsi budgeting DPRA itu berada. 

DPRA harus memastikan agar pokir yang disepakati dalam rencana kerja SKPA dimasukkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Platforn Anggaran Sementara (PPAS). Jika Tidak? Anggota DPRA harus berjibaku dengan SKPA untuk memastikan pokir masuk ke dalam KUA-PPAS.

Lagi-lagi, dalam menjalankan fungsi, DPRA harus memastikan pokir, yang masuk ke dalam KUA-PPAS, harus pula terakomodir dalam rencana kerja anggaran (RKA) Pemerintah Aceh. Jika tidak, DPRA harus memanggil SKPA Dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh untuk mempertanyakan alasan mereka mencoret pokir yang disepakati dalam KUA-PPAS tidak dimasukkan ke dalam RKA.

Untuk memastikan pokir terakomodir, DPRA harus mencek RAPBA, sejak awal hingga pengesahan, dan memastikan pokir yang mereka usulkan tidak dicoret. Pada fase ini DPRA melaksanakan dua fungsi, budgeting dan legislasi. Kalau pokir tidak tertera dalam dokumen rencana kerja SKPA, maka pokir tidak boleh masuk ke dalam APBA. Hal ini akan menjadi temuan penyimpangan.

Setelah itu, anggota DPRA melaksanakan fungsi ketiga, yakni pengawasan pelaksanaan APBA. Mulai dari tender--peran politikus di DPRA pada fase ini memastikan tender dilaksanakan sesuai aturan, bukan memastikan rekanan mereka melaksanakan paket yang diusulkan dalam pokir--hingga mengawasi pelaksanaan pekerjaan; sesuai kontrak atau tidak.

Politikus di DPRA harus sadar diri bawah pokir itu bukan milik DPRA. Sehingga mereka tidak perlu marah-marah saat kenyataan tak sesuai harapan. Tidak ada aturan yang mengharuskan DPRA menjadi eksekutor, apalagi kontraktor, terhadap pokir yang mereka usulkan. Kalau masih ngotot juga, hati-hati, itu namanya gratifikasi. Alih-alih untung malah buntung.

Komentar

Loading...