Unduh Aplikasi

BANTUAN HAND SPRAYER ELEKTRIK

Bukan Diendapkan, Akmal Ibrahim: Kami Bagi Sesuai Aturan

Bukan Diendapkan, Akmal Ibrahim: Kami Bagi Sesuai Aturan
Akmal Ibrahim

BANDA ACEH - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim angkat bicara terkait pernyataan mantan Anggota DPRA Dapil IX dari Partai Aceh, Tgk Khalidi yang menuding Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten setempat mengendapkan bantuan hand sprayer elektrik dari dana aspirasinya hingga 9 bulan lamanya.

Dikatakan Akmal, bantuan hand sprayer elektrik itu milik provinsi, dan Pemkab Abdya diminta untuk menyediakan gudang penyimpanan. Mestinya provinsilah yang membagikan barang tersebut. Sehingga Pemkab menyurati provinsi.

Baca: Distan Abdya Dituding Endapkan Bantuan Provinsi

"Jawaban propinsi, ternyata barang itu diserahkan ke kabupaten Abdya. Dan konsekwensinya, saya yang harus membagi. Maka saya tugaskan dinas menginventarisir kelompok tani. Namun kepala dinas mengatakan nama-nama penerima sudah ada, dan saya diminta untuk menandatangani SK pembagiannya saja." jelas Akmal.

Kemudian kata Akmal, dia meminta dinas memeriksa nama-nama tersebut. Ternyata, daftar nama-nama itu sebagian bukan petani. Selanjutnya Akmal kembali menyurati provinsi dan meminta pihak provinsi yang membagikan, karena jika ada resiko biar mereka saja, tidak melibatkan Pemkab Abdya.

"Balasan surat provinsi, tetap saya yang harus bagi. Oke kalau begitu, ikuti aturan. Harus dibagi ke petani, yang lain tak berhak. Terus Tgk Khalidi bilang itu aspirasinya, dan harus dibagi segera pada masa Pileg dulu. Kalau begitu silahkan Tgk Khalidi bagi. Beliau juga ngak mau, dan memang ngak bisa. Aturan menggariskan memang saya atau gubernur yang bagi," kata Akmal

"Jadi bukan diendapkan. Mereka juga ngak mau bagi, kita disuruh bagi menurut selera mereka, dan yang menanggung resiko dan dosa itu kita, tepatnya saya dan anak buah saya. Kalau kita yang bagi, harus ikuti aturan dan harus yang benar-benar petani yang terima," kata Akmal

Kalau tidak kata Akmal, mereka (Tgk Khalidi) bagi sendiri  atau kirim balik ke provinsi Aceh.

"Kita yang kerja dan menanggung resiko, mereka yang punya nama cuma ngomong-ngomong saja. Apa urusannya. Saya harus melindungi pemerintahan dan anak buah saya jangan sampai masuk penjara. Kalau ada nafsu orang lain yang tak sampai, itu urusan pripadi dia," katanya

Iklan Pemutihan BPKB- Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...