Unduh Aplikasi

BRA: 12 Kabupaten/kota di Aceh Komit Realisasikan Lahan untuk Eks Kombatan

BRA: 12 Kabupaten/kota di Aceh Komit Realisasikan Lahan untuk Eks Kombatan
Deputi III BRA bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Agusta Mukhtar. Foto: IST

BENER MERIAH - Badan Reintegrasi Aceh (BRA) akan segera merealisasikan pembagian lahan bagi mantan kombatan, Tahanan Politik/Narapidana Politik (Tapol/Napol) dan masyarakat korban konflik yang ada di seluruh Aceh. Pembagian lahan ini sesuai dengan sesuai amanah MoU Helsinki point 3.2.5. 

Pemerintah Aceh melalui BRA menargetkan 40 ribu Hektar lahan pertanian dan lahan perikanan pada tahun 2021 bagi mantan kombatan, Tapol/Napol dan korban konflik untuk tahap pertama, yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi kawasan pengembangan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi III BRA bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Agusta Mukhtar kepada AJNN, Senin (16/11/2020) usai menghadiri rapat koordinasi realisasi penyelesaian lahan, bagi mantan Kombatan, Tapol/Napol dan masyarakat korban konflik di Kabupaten Bener Meriah.

"Luas lahan yang akan dibagikan sendiri sangat tergantung atau sesuai dari jumlah data Tapol Napol yang ada di setiap kabupaten/kota," ujar Agusta Mukhtar.

"Jumlah lahan yang akan direalisasikan sebanyak 2 hektare untuk setiap Tapol/Napol dan korban konflik," ujar Agusta.

Saat ini, di seluruh Aceh menurut Agusta, ada 30 ribu orang kombatan Tapol/Napol. Pemerintah Aceh melalui BRA, akan berusaha merealisasi lahan ini kepada yang berhak menerima paling telat akhir tahun 2024.

Tapi terkait korban konflik, sampai hari ini menurut Agusta, pihaknya belum dapat memproses, karena data belum lengkap. Pihak BRA masih menunggu verifikasi dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

"Sedangkan untuk Kombatan dan Tapol Napol, BRA sudah memverifikasi data hampir 90 persen," ungkap Agusta.

Untuk pengadaan lahan, ada beberapa prosedur yang sudah dilalui. Tapi tanggung jawab mutlak ada pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lahan tersebut nantinya berasal dari lahan milik pemerintah baik itu lahan Hutan Pengunaan Lain (HPL) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang bermasalah bermasalah.

"Untuk lahan HGU pemerintah akan mengajukan pencabutan izin dan pengalihan lahannya. Selain itu ada skema hutan tanaman industri," ujar Agusta.

Saat ini menurut Agusta, sudah ada 12 kabupaten/kota yang berkomitmen merealisasi lahan bagi kombatan untuk tahap pertama. Kabupaten kota tersebut adalah Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Besar, Pidie Jaya, Bireuen dan Bener Meriah. Selain itu ada juga Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Singkil, dan kota Subulussalam serta Aceh Selatan.

Sementara itu untuk kabupaten Bener Meriah sendiri, pemerintah setempat sangat serius terkait pembagian lahan ini, bahkan Pemkab Bener Meriah pertemuan hari ini adalah undangan dari mereka pihak BRA untuk berbicara masalah skema pembagian lahan yang ada di Bener Meriah.

Di kabupaten Bener Meriah menurut Agusta ada kebutuhan lahan seluas 3000 hektare yang diperuntukkan bagi mantan kombatan, Tapol/Napol. Tapi untuk korban konflik pihak BRA belum bisa menjelaskan karena belum diperoleh data dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

"Jadi untuk tahap awal ini kita fokus kepada Kombatan dan Tapol/Napol saja," ujar Agusta.

Untuk Kabupaten Bener Meriah, pada tahap awal pihak BRA akan merealisasikan lahan untuk seribu orang. Akan tetapi kalau hal itu bisa tuntas dalam satu tahap maka tidak sampai tahun 2024 pembagian lahan ini akan selesai.

"Tapi yang jelas, dari semua status lahan tersebut,  Pemerintah Bener Meriah sangat serius memprosesnya," kata Agusta.

Pertemuan BRA dan Pemkab Bener Meriah dilakukan di ruang Saber Pungli Sekdakab Bener Meriah. Hadir dalam pertemuan tersebut, Bupati yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Mukhlis, ketua komisi A DPRK Bener Meriah dan Wakapolres Bener Meriah.

Kemudian ada Wakajari Bener Meriah, kepala BPN Bener Meriah, kepala Disnakertrans, kepala dinas perkebunan, kadis pertanian dan Satuan Pelaksana (Satpel), Elvi Syahrin. Selain itu hadir juga Panglima Wilayah KPA  Bener Meriah, Sabri.

Komentar

Loading...