Unduh Aplikasi

BPN Aceh Tak Kunjung Respon Surat Pemkab Terkait Konflik Lahan PT PAAL

BPN Aceh Tak Kunjung Respon Surat Pemkab Terkait Konflik Lahan PT PAAL
Kepala Disbunnak Aceh Barat, Danil Adrial. Foto: AJNN/Darmansyah Muda

ACEH BARAT - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kepada Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Aceh segera turun ke lokasi konflik lahan PT Prima Agro Aceh lestari (PAAL) yang berada di kawasan Desa Napai dan Blang Luah, Kecamatan Woyla Barat.

Padahal, Pemkab Aceh Barat telah menyurati Kanwil BPN Provinsi Aceh hampir sebulan. Namun surat yang dilayangkan tersebut seperti tidak mendapatkan respon dari BPN Aceh. Jangankan turun ke lokasi untuk mengukur titik koordinat, membalas surat dari Pemkab Aceh Barat pun tidak hingga kini.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat, Danil Adrial mengungkapkan kalau bupati sudah membentuk tim untuk penyelesaian konflik lahan tersebut. Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 686 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik pertanahan Kabupaten Aceh Barat.

Secara kewenangan, kata Danil, pihaknya telah menyurati Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh pada 6 Oktober lalu, namun hingga saat ini belum ada jawaban kapan BPN Provinsi tersebut turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran titik koordinat yang diklaim oleh warga terjadinya penyerobotan lahan.

“Kami dari dinas perkebunan selaku leading sektor, yang selama ini berhubungan dengan komoditi perkebunan telah memfasilitasi, mencoba membangun komunikasi dengan pihak Pertanahan Aceh untuk dapat diturunkan tim, dari kanwil dan itu sesuai dengan rekomendasi dari kanta (kantor pertanahan kabupaten,” kata Kadisbunnak Aceh barat, Danil Adrian, Kamis (29/10.).

Dimana, BPN Aceh Barat dalam rekomendasinya mengaku tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran atau penetapan titik koordinat, sesuai dengan yang disampaikan BPN Aceh Barat dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat beberapa waktu lalu.

Baca: Kecurigaan Wakil Ketua DPRK Terkait Ancaman Bupati Cabut Izin HGU PT PAAL

Dikatakan Danil, surat yang dilayangkan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh tersebut langsung ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat, dan dirinya langsung yang mengantarkan surat tersebut, akan tetapi hingga saat ini belum ada respon dari Kanwil BPN Provinsi Aceh.

“Sebetulnya bupati dengan persoalan ini, langsung bergerak cepat dengan membentuk SK persoalan konflik lahan ini. Dan SK ini bukan hanya untuk PT PAAL, tapi untuk dijadikan penyelesaian konflik lahan kedepannya,” ungkap Danil.

Dirinya menjelaskan, Pemkab Aceh Barat memiliki komitmen yang kuat dalam penyelesaian konflik lahan tersebut, dengan prinsip tidak merugikan kedua pihak atas persoalan tersebut.

“Yang pasti seperti kata pak bupati dalam persoalan ini investor tidak dirugikan masyarakat jangan dizalimi, sehingga sama-sama menguntungkan. Inilah yang harus kita duduk menyelesaikannya,” kata dia.

“Konflik lahan antara masyarakat dengan PT PAAL dengan merujuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, merupakan kewenangan pertanahan dalam penertiban izin HGU, sehingga pemerintah kabupaten tidak bisa berbuat banyak selain memfasilitasi persoalan itu,” tambahnya.

Komentar

Loading...