Unduh Aplikasi

Audit Kerugian Keuangan Negara Uang Makan DPRK Gayo Lues

BPKP: Tim Audit akan Rampungkan Perhitungan Kerugian dalam 2 Pekan ke Depan

BPKP: Tim Audit akan Rampungkan Perhitungan Kerugian dalam 2 Pekan ke Depan
Kepala BPKP Aceh Indra Khairan Jaya. Foto: untuk AJNN.

BANDA ACEH - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh masih terus melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kegiatan peningkatan pelayanan rumah tangga (biaya makan minum) ketua dan wakil ketua DPRK Gayo lues.

"Tim auditor investigasi kami sedang melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara terkait kasus tersebut. Insya Allah dalam waktu 15 hari kedepan hasilnya bisa diperoleh," ungkap Kepala BPKP Indra Khaira Jaya kepada AJNN, Kamis (18/3/2021) di Banda Aceh.

Lebih lanjut menurut Indra, hasil audit investigasi ini nantinya akan disampaikan kepada pihak kejaksaan Negeri (Kejari) Gayo lues untuk proses hukum selanjutnya.

Baca: BPKP Hitung Kerugian Negara Belanja Makan Minum Pimpinan DPRK Gayo Lues 

Dalam berita sebelumnya, disebutkan bahwa BPKP Perwakilan Aceh sedang melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kegiatan peningkatan pelayanan rumah tangga ketua dan wakil ketua DPRK Gayo lues.

Dalam perhitungan kerugian negara tersebut, tim dari BPKP Perwakilan Aceh bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Gayo lues.

Dari informasi yang diperoleh AJNN, dana yang sedang dihitung tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues tahun 2018 dengan Pagu anggaran sebesar  Rp 1,2 miliar.

"Benar pak, saat ini kami sedang menghitung kerugian keuangan negara dari kasus tersebut," ujar Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya kepada AJNN, Minggu (14/3/2021) melalui sambungan telepon dari Banda Aceh.

Penghitungan kerugian negara adalah pemeriksaan investigatif yang dilakukan untuk menghitung serta memperoleh jumlah pasti nilai kerugian negara yang terjadi akibat suatu kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Artinya perhitungan ini dimaksudkan untuk menentukan ada tidaknya penyimpangan dan kerugian yang timbul dari dugaan penyimpangan yang menjadi objek pemeriksaan.

Sebelumnya, Kejari Gayo Lues telah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan atas kasus indikasi dugaan penyimpangan terhadap peningkatan Belanja Makan Minum rumah tangga Pimpinan DPRK tahun anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

HUT Pijay

Komentar

Loading...