Unduh Aplikasi

BPKP Tugaskan Tim Audit Hitung Kerugian Jalan Muara Situlen-Gelombang

BPKP Tugaskan Tim Audit Hitung Kerugian Jalan Muara Situlen-Gelombang
Kepala BPKP perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya. Foto: untuk AJNN.

BANDA ACEH - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya mengungkapkan bahwa pihaknya sudah membentuk dan menugaskan tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan atas proyek peningkatan jalan Muara Situlen-Gelombang Kabupaten Aceh Tenggara (Agara).

Audit investigasi dari proyek peningkatan jalan, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2018 tersebut menurut Indra dilakukan untuk memenuhi permintaan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan melalui proses ekspose dari penyidik ke auditor BPKP.

"Jadi kami sudah membentuk tim untuk itu," ujar Indra Khaira Jaya, Kamis (1/4/2021) di Banda Aceh.

Sebelumnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh telah melakukan penahanan terhadap empat tersangka kasus dugaan korupsi peningkatan jalan Muara Situlen- Gelombang, Aceh Tenggara (Agara) tahun anggaran 2018. Sebelumnya mereka sudah tetapkan sebagai tersangka.

Baca: BPKP Segera Hitung Kerugian Negara Dugaan Korupsi Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang

Empat tersangka yang ditahan tersebut adalah JU mantan KPA pada dinas PUPR Aceh, SY mantan PPTK I UPTD Aceh Tenggara peningkatan jalan, KH selaku Direktur Utama CV Beru Dinam dan KA selaku Direktur Utama PT Pemuda Aceh Kontruksi. 

Selain itu menurut Muhammad Yusuf, saat ini penyidik juga masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh. 

Sementara itu Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya yang dihubungi AJNN mengatakan bahwa pihaknya baru akan memulai mempelajari sejumlah dokumen terkait kasus tersebut. Selain itu BPKP Aceh, menurut Indra juga menurunkan tim audit dalam waktu dekat ini.

"Baru mau memulai mengkaji dokumen yang selanjutnya menurunkan tim auditnya dalam waktu dekat ini pak," ungkap Indra Khaira Jaya kepada AJNN, Senin (15/3/2021) di Banda Aceh.

Dalam berita sebelumnya Kajati Aceh, Muhammad Yusuf mengatakan berdasarkan penyidikan ditemukan adanya perubahan kontrak yang melebihi 10 persen dari keseluruhan pekerjaan utama dari nilai kontrak Rp 11,6 miliar dalam kasus dugaan korupsi Peningkatan Jalan Muara Situlen- Gelombang

Baca: Apresiasi Kajati Aceh, Dek Gam: Libatkan PPATK Telusuri Aliran Dana Proyek Muara Situlen-Gelombang

Menurut Muhammad Yusuf, dari adendum kontrak terjadi beberapa item perubahan 10 persen dari seluruh pekerjaan utama sebesar 41,61 persen. Selain itu mutu pekerjaan peningkatan jalan Muara Situlen Gelombang senilai Rp 11,6 miliar tidak sesuai dengan mutu pekerjaan. Itu berarti kata Muhammad Yusuf, pekerjaan yang dikerjakan tersebut tidak sesuai dengan kontrak atau tidak sesuai spesifikasi.

Dalam Kasus dugaan korupsi pekerjaan jalan Muara Situlen-Gelombang, Aceh Tenggara saat ini prosesnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jaksa juga telah memanggil 12 orang untuk dimintai keterangan. Mereka diantaranya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat pembuat teknis kegiatan (PPTK), PHO atau penerimaan pekerjaan, serta pihak rekanan.

Untuk diketahui, pembangunan jalan muara Situleng - Gelombang tahun 2018 mencapai Rp11,6 miliar tersebut bersumber dari dari dana Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Dinas PUPR Aceh. Kasus ini mulai dilakukan penyelidikan pada 2020.

Pembangunan jalan Muara Situleng - Gelombang tahun 2018 dengan anggaran Rp11,6 miliar dari dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) telah terjadi penyimpangan dalam pekerjaan. Dimana, pihak rekanan memindahkan mata anggaran jalan provinsi ditukar ke jalan Kabupaten.

Menurut pihak Kejati saat itu ada dua pekerjaan di jalan provinsi dan di jalan kabupaten. Anggaran yang di provinsi yang besar di tukar untuk pekerjaan jalan kabupaten. Selain itu, pekerjaannya tidak sesuai dengan kontrak,"

Aspidsus Kejati Aceh, R Raharjo Yusuf menyebutkan dalam kasus jalan Muara Situlen, penyidik telah memeriksa 30 orang saksi. Dari hasil penghitungan penyidik sementara ditemukan kerugian negara sebesar Rp 2 miliar lebih.

Komentar

Loading...