Unduh Aplikasi

Modus Dugaan Korupsi Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa

BPKP Simpulkan Terjadi Rekayasa Pengadaan, Pelanggaran Kontrak dan Dokumen Pembayaran

BPKP Simpulkan Terjadi Rekayasa Pengadaan, Pelanggaran Kontrak dan Dokumen Pembayaran
Kepala BPKP Aceh Indra Khaira Jaya. Foto: untuk AJNN.

BANDA ACEH - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya menyebutkan bahwa ada sejumlah modus yang dilakukan oleh pihak yang terlibat kasus proyek pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe.

"Modusnya, rekayasa pengadaan, pelanggaran klausul kontrak dan dokumen pembayaran," ungkap Indra kepada AJNN, Senin (29/3/2021) di Banda Aceh.

Tim BPKP Pusat, kata Indra sudah selesai melakukan Quality Assurance (QA) untuk kasus tersebut. Saat ini pihaknya hanya menunggu surat pengantar laporan dari BPKP pusat untuk segera menyampaikan laporannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe.

Menurut Indra, QA dilakukan untuk memastikan proses dan hasil audit sudah sesuai standar audit dan kualitas bukti yang ada, serta atas analisis yang dilakukan tim BPKP Aceh, agar terhindar dari resiko kesalahan dalam menyimpulkan hasil audit.

"Itu sudah merupakan Standar Operasional Prosuder (SOP) kami. Nanti yang membuat laporan final tetap kami, surat pengantar laporannya dari Deputi Investigasi BPKP Pusat Jakarta," ujar Indra.

Tapi menurut Indra, proses tersebut tidak membutuhkan waktu yang begitu lama.

Sebelumnya, Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya mengungkapkan fakta baru dari proyek pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe.

Menurut Indra, selain adanya modus rekayasa proses lelang dan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak, dari audit investigasi yang mereka lakukan juga ditemukan kerugian negara pada biaya konsultan pengawas. 

"Ya termasuk biaya Konsultan pengawas," ujar Indra Khaira Jaya, kepada AJNN, Jum'at (19/3/2021) di Banda Aceh.

Namun saat AJNN menanyakan mengenai modus dan pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, Indra mengatakan bahwa itu ada pada penyidik

"Maaf Modus dan pihak-pihak yang terlibat secara detail komsumsi penyidik yaa pak," ujar Indra singkat.

BPKP Perwakilan Aceh sendiri telah selesai melakukan audit investigasi terhadap pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe, yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) kota Lhokseumawe.

Baca: Proyek Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa, BPKP: Kerugian Negara Termasuk Biaya Konsultan Pengawas

Sebelumnya, Kepala BPKP perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya menyebutkan bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan adanya modus rekayasa proses lelang dan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak.

"Sehingga merugikan keuangan negara lebih dari 4,9 milyar," ungkap Indra Khaira Jaya kepada AJNN, Kamis (18/3/2021) di Banda Aceh.

Proses berikutnya kata Indra, pihak tim kantor pusat BPKP akan melakukan quality assurance yang hasilnya selanjutnya akan disampaikan ke instansi penyidik untuk proses hukum kepada pihak-pihak yang terlibat memanipulasi dana Otsus.

"Sangat kita sayangkan, padahal pembangunan dari dana Otsus itu tujuannya mulia untuk kesejahteraan rakyat Aceh dan pembangunan fasilitas publik," ujar Indra.

Indra juga berharap para pihak yang terlibat dalam memanipulasi kasus tersebut dapat diproses hukum sesuai dengan perbuatannya masing-masing.

Sebelumnya menindaklanjuti temuan dugaan korupsi lanjutan pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa kota Lhokseumawe sebesar Rp4,9 miliar serta pengawasan senilai Rp73,6 juta yang bersumber dari dana Otonomi khusus (Otsus) tahun 2020, pada Selasa (2/1/2021) penyidik Kejari Lhokseumawe bersama auditor BPKP Aceh di Banda Aceh telah melakukan ekspose substansi dugaan korupsi dalam kasus tersebut.

Ekspose substansi ini merupakan standar operasional prosedur (SOP) bagi BPKP Aceh untuk menilai layak tidaknya melakukan investigasi atas dugaan korupsi proyek lanjutan pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa kota Lhokseumawe.

Ekpose dilakukan penyidik dari Kajari Lhokseumawe dengan auditor BPKP di kantor BPKP Aceh di Banda Aceh.

Menurut Indra, ekspose ini merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pihaknya sebelum memutuskan apakah dugaan korupsi ini layak dilakukan audit diinvestigasi atau tidak.

Dari ekspose Indra menyebutkan bahwa auditor BPKP dan penyidik Kejari Lhokseumawe menyepakati kasus ini memenuhi unsur melawan hukum dan kerugian negara.

“Berdasarkan hasil ekspose disepakati case tersebut memenuhi syarat dan terdapat indikasi unsur melawan hukum dan kerugian keuangan negara untuk selanjutnya dilakukan audit investigasi oleh BPKP Aceh," ungkapnya.

BPKP Aceh menugaskan tim untuk melakukan audit investigasi dengan dukungan penuh dari Kajari Lhokseumawe.

HUT Pijay

Komentar

Loading...