Unduh Aplikasi

BPKP Segera Hitung Kerugian Negara Dugaan Korupsi Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang

BPKP Segera Hitung Kerugian Negara Dugaan Korupsi Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang
Kepala BPKP Aceh Indra Khairan Jaya. Foto: AJNN/Tommy.

BANDA ACEH - Hari ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh melakukan penahanan terhadap empat tersangka kasus dugaan korupsi peningkatan jalan Muara Situlen- Gelombang, Aceh Tenggara (Agara) tahun anggaran 2018. Sebelumnya mereka sudah tetapkan sebagai tersangka, namun menurut Kepala Kejaksaan (Kajati) Aceh, Muhammad Yusuf, baru hari ini tersangka resmi ditahan.

Empat tersangka yang ditahan tersebut adalah JU mantan KPA pada dinas PUPR Aceh, SY mantan PPTK I UPTD Aceh Tenggara peningkatan jalan, KH selaku Direktur Utama CV Beru Dinam dan KA selaku Direktur Utama PT Pemuda Aceh Kontruksi. 

Baca: Kasus Dugaan Korupsi Jalan Muara Situlen-Gelombang Ditingkatkan ke Penyidikan

Selain itu menurut Muhammad Yusuf, saat ini penyidik juga masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh. 

Sementara itu Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya yang dihubungi AJNN mengatakan bahwa pihaknya baru akan memulai mempelajari sejumlah dokumen terkait kasus tersebut. Selain itu BPKP Aceh, menurut Indra juga menurunkan tim audit dalam waktu dekat ini.

Baca: Kasus Muara Situlen, Kejati Aceh Tetapkan Empat Orang Tersangka

"Baru mau memulai mengkaji dokumen yang selanjutnya menurunkan tim auditnya dalam waktu dekat ini pak," ungkap Indra Khaira Jaya kepada AJNN, Senin (15/3/2021) di Banda Aceh.

Dalam berita sebelumnya Kajati Aceh, Muhammad Yusuf mengatakan berdasarkan penyidikan ditemukan adanya perubahan kontrak yang melebihi 10 persen dari keseluruhan pekerjaan utama dari nilai kontrak Rp 11,6 miliar dalam kasus dugaan korupsi Peningkatan Jalan Muara Situlen- Gelombang

Menurut Muhammad Yusuf, dari adendum kontrak terjadi beberapa item perubahan 10 persen dari seluruh pekerjaan utama sebesar 41,61 persen. Selain itu mutu pekerjaan peningkatan jalan Muara Situlen Gelombang senilai Rp 11,6 miliar tidak sesuai dengan mutu pekerjaan. Itu berarti kata Muhammad Yusuf, pekerjaan yang dikerjakan tersebut tidak sesuai dengan kontrak atau tidak sesuai spesifikasi.

Dalam Kasus dugaan korupsi pekerjaan jalan Muara Situlen-Gelombang, Aceh Tenggara saat ini prosesnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jaksa juga telah memanggil 12 orang untuk dimintai keterangan. Mereka diantaranya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat pembuat teknis kegiatan (PPTK), PHO atau penerimaan pekerjaan, serta pihak rekanan.

Baca: Kejati Aceh Tahan Empat Tersangka Korupsi Peningkatan Jalan Muara Situlen Gelombang

Untuk diketahui, pembangunan jalan muara Situleng - Gelombang tahun 2018 mencapai Rp11,6 miliar tersebut bersumber dari dari dana Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Dinas PUPR Aceh. Kasus ini mulai dilakukan penyelidikan pada 2020.

Pembangunan jalan Muara Situleng - Gelombang tahun 2018 dengan anggaran Rp11,6 miliar dari dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) telah terjadi penyimpangan dalam pekerjaan. Dimana, pihak rekanan memindahkan mata anggaran jalan provinsi ditukar ke jalan Kabupaten.

Menurut pihak Kejati saat itu ada dua pekerjaan di jalan provinsi dan di jalan kabupaten. Anggaran yang di provinsi yang besar di tukar untuk pekerjaan jalan kabupaten. Selain itu, pekerjaannya tidak sesuai dengan kontrak,"

Aspidsus Kejati Aceh, R Raharjo Yusuf menyebutkan dalam kasus jalan Muara Situlen, penyidik telah memeriksa 30 orang saksi. Dari hasil penghitungan penyidik sementara ditemukan kerugian negara sebesar Rp 2 miliar lebih.

HUT Pijay

Komentar

Loading...