Unduh Aplikasi

BPKP: Pembangunan Gudang Mobil Barang di Nagan Raya Kerugiannya Total Loss

BPKP: Pembangunan Gudang Mobil Barang di Nagan Raya Kerugiannya Total Loss
Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya. Foto: untuk AJNN.

BANDA ACEH - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh menemukan bahwa pembangunan Gudang Mobil Barang (Mobar) di komplek terminal Tipe B Terpadu di Gampong Ujong Fatihah, Kecamatan Kuala, Nagan Raya, bermutu rendah.

Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya mengatakan bahwa Gedung tersebut total Loss atau kerugiannya total sehingga tidak bisa digunakan. Jika digunakan malah bisa membahayakan.

Menurut Indra, dari Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari pembangunan Gudang Mobil Barang (Mobar) di komplek terminal Tipe B Terpadu tersebut kerugiannya berjumlah Rp 1,6 Miliar atau sama dengan nilai kontrak (total loss).

"Gedungnya miring karena mutunya rendah total nilai kontraknya dianggap merugikan negara seluruhnya, karena gedungnya tidak bisa digunakan," ungkap Indra Khaira Jaya, kepada AJNN, Selasa (11/5/2021) di Banda Aceh.

Indra juga menjelaskan bahwa sumber dana pembangunan gedung tersebut berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang menjadi bagian dari (Jatah) Kabupaten Nagan Raya tahun 2017 senilai Rp 1.851.858.000 dengan luas gedung 32x16 M2.

"Lelang gedung Mobar itu di bulan Mei, penunjukan penyedia di tanggal 17 Juni, dan pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 21 Juni 2017," ujar Indra Khaira Jaya.

Indra juga menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh Kepolisian Resor (Polres) Nagan Raya.

Dari penelusuran AJNN dan mengutip dari Acehekspres.com, sebelumnya gedung yang dibangun oleh kontraktor CV Berkat Jasa ini sempat menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) anggota DPR Aceh, Daerah pemilihan (Dapil) 10 saat meninjau langsung lokasi tersebut pada 30 Mei 2018.

Saat itu Pansus menemukan pengerjaan gedung tersebut diduga dikerjakan asal jadi sehingga beresiko terhadap keselamatan manusia. Saat itu salah satu anggota Pansus Hj Mariati melihat sejumlah bagian bangunan terlihat retak dan patah, bahkan roda pintu gudang sudah terlihat macet. Selain itu, lokasinya dinilai tidak tepat.

Pansus Dapil 10 sendiri dilakukan untuk menyikapi terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh terkait sejumlah proyek tahun 2017 di Aceh.

HUT Pijay

Komentar

Loading...