Unduh Aplikasi

Audit PPKN Uang Makan Minum Pimpinan DPRK Gayo Lues

BPKP: Minggu Depan LHP Diserahkan Ke Kejari

BPKP: Minggu Depan LHP Diserahkan Ke Kejari
Kepala BPKP Aceh Indra Khaira Jaya. Foto: untuk AJNN.

BANDA ACEH - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya mengungkapkan bahwa audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terkait dengan biaya makan minum di DPRK Gayo Lues, sudah lengkap.

Menurut Indra Khaira, mulai dari perencanaan dan penganggaran sudah dilakukan pembahasan dengan penyidik. Secara substansi menurutnya, permasalahan sudah disepakati dan saat ini dalam proses final penyusunan laporannya hasil audit.

Indra juga mengatakan bahwa tidak lama lagi laporan tersebut akan diterima penyidik di Kejaksaan Negeri (Kejari) Gayo Lues.

"Insya Allah minggu depan laporan sudah sampai ke penyidik di Kejari Gayo lues," ungkap Indra Khaira, Selasa (13/4/2021) di Banda Aceh.

Sebelumnya kerugian keuangan negara dari kasus kegiatan peningkatan pelayanan rumah tangga (biaya makan minum) Ketua dan wakil ketua DPRK Gayo lues diperkirakan tidak kurang dari Rp 1 miliar.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya kepada AJNN, Senin (29/3/2021) di Banda Aceh.

Baca: Pagu Anggaran Rp1,2 Miliar
Kerugian Negara Uang Makan Minum Pimpinan DPRK Gayo Lues Mencapai Rp1 Miliar

"Progress audit atas uang makan DPRK Gayo Lues sudah menampakkan titik terang dengan kerugian keuangan negaranya tidak kurang dari Rp1 miliar," ujar Indra.

Untuk diketahui, BPKP Perwakilan Aceh selama ini terus melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kegiatan peningkatan pelayanan rumah tangga (biaya makan minum) ketua dan wakil ketua DPRK Gayo lues.

"Tim auditor investigasi kami sedang melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara terkait kasus tersebut. Insya Allah dalam waktu 15 hari kedepan hasilnya bisa diperoleh," ungkap Kepala BPKP Indra Khaira Jaya kepada AJNN, Kamis (18/3/2021) di Banda Aceh.

Lebih lanjut menurut Indra, hasil audit investigasi ini nantinya akan disampaikan kepada pihak kejaksaan Negeri (Kejari) Gayo Lues untuk proses hukum selanjutnya.

Dalam berita sebelumnya, disebutkan bahwa BPKP Perwakilan Aceh sedang melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kegiatan peningkatan pelayanan rumah tangga ketua dan wakil ketua DPRK Gayo lues.

Dalam perhitungan kerugian negara tersebut, tim dari BPKP Perwakilan Aceh bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Gayo lues.

Dari informasi yang diperoleh AJNN, dana yang sedang dihitung tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues tahun 2018 dengan Pagu anggaran sebesar  Rp 1,2 miliar.

"Benar pak, saat ini kami sedang menghitung kerugian keuangan negara dari kasus tersebut," ujar Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya kepada AJNN, Minggu (14/3/2021) melalui sambungan telepon dari Banda Aceh.

Penghitungan kerugian negara adalah pemeriksaan investigatif yang dilakukan untuk menghitung serta memperoleh jumlah pasti nilai kerugian negara yang terjadi akibat suatu kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Artinya perhitungan ini dimaksudkan untuk menentukan ada tidaknya penyimpangan dan kerugian yang timbul dari dugaan penyimpangan yang menjadi objek pemeriksaan.

Sebelumnya, Kejari Gayo Lues telah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan atas kasus indikasi dugaan penyimpangan terhadap peningkatan Belanja Makan Minum rumah tangga Pimpinan DPRK tahun anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Komentar

Loading...