Unduh Aplikasi

BPKP: Kerugian Negara Pengadaan Sapi di Disnak Aceh Lebih Besar dari Rp400 Juta

BPKP: Kerugian Negara Pengadaan Sapi di Disnak Aceh Lebih Besar dari Rp400 Juta
Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya. Foto: untuk AJNN.

BANDA ACEH - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh bekerjasama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Aceh untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus pengadaan sapi Bali di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Peternakan Aceh di Saree. Pengadaan sapi tersebut yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Baca: Kasus Sapi Kurus Dinas Peternakan Aceh Masuk Tahap Penyidikan

Menurut Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya, pada permintaan audit sebelumnya yaitu tahun 2020 dilakukan pada tahap penyelidikan. Sedangkan audit kali ini dilakukan pada tahap penyidikan.

"Tahun 2020, kami juga sudah bekerjasama dengan Tim dari Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan audit investigasi di tahap penyelidikan untuk menemukan indikasi penyimpangan banyaknya sapi yang mati pada kasus tersebut. Saat itu nilai kerugiannya sekitar Rp 400jt-an," ungkap Indra Khaira Jaya kepada AJNN, Sabtu (5/6/2021) di Banda Aceh.

"Saat ini kami sedang menugaskan tim untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara kasus pengadaan sapi yang bersumber dari APBA," ujar Indra menambahkan.

Baca: Kasus Sapi Kurus, Penyidik Kumpulkan Bahan Keterangan Sampai ke Bekasi

Indra juga menjelaskan bahwa audit kali ini merupakan tindaklanjut dari permintaan penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh kepada BPKP Aceh untuk melakukan perhitungan kerugian negara dari dugaan Mark-up harga dan kualitas pasokan sapi.

Lebih lanjut Indra menyebutkan bahwa setelah Tim Investigasi BPKP berkoordinasi kembali bersama tim penyidik Polda Aceh di tahap penyidikan, ada kemungkinan nilai kerugian negara dari kasus tersebut akan bertambah, 

"Ada kemungkinan nilai kerugian negara bertambah, dan ini yang akan kami pastikan dalam penugasan audit perhitungan kerugian negara," pungkas Indra Khaira Jaya.

Sebelumnya pihak Polda Aceh meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh untuk melakukan Audit Investigasi.

Informasi ini diungkapkan oleh Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya kepada AJNN, Senin (1/3/2021) di Banda Aceh.

"Kami sudah melakukan audit investigasi, hasilnya juga sudah kami sampaikan ke pihak Polda Aceh," ujar Indra melalui pesan singkat WhatsApp.

Saat itu Indra menyebutkan bahwa potensi kerugian negara dari dugaan penyimpangan pengadaan sapi di Dinas Peternakan Aceh sebesar Rp415 juta lebih. 

"Audit investigasi yang telah dilakukan terkait dugaan penyimpangan pengadaan sapi sumber dari APBA tahun 2017 potensi kerugian negara sebesar Rp415 juta," kata Indra Khairan Jaya.

Potensi kerugian negara atas kasus pengadaan sapi tersebut, lanjut Indra, akan bertambah seiring perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh. 

"Tidak menutup kemungkinan, jika penegak hukum mendapatkan bukti lebih, bisa jadi potensi kerugian negaranya bertambah," ujar Indra didampingi koordinator pengawas investigasi, Ambal Riyanto. 

Hingga saat ini, BPKP Aceh menurut Indra, masih melakukan audit kerugian negara terhadap kasus dugaan penyimpangan pengadaan sapi di Dinas Peternakan Aceh itu senilai Rp3,4 miliar tahun anggaran 2017. 

"Hasil realnya (angka pasti) atas kerugian negara dalam kasus ini akan segera disampaikan ke pihak penyidik Polda Aceh," ungkap Indra. 

Untuk diketahui, kasus sapi di unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Dinas Peternakan Aceh mencuat ke publik pada Juni 2020.  Saat itu ditemukan ratusan sapi dari pengadaan tersebut kondisi kurus. Padahal, anggaran untuk ratusan sapi di UPTD tersebut mencapai Rp 3,4 miliar.

Polda Aceh sebelumnya juga pernah menyatakan penetapan tersangka kasus pengadaan sapi Bali senilai Rp3,4 miliar pada Dinas Peternakan Aceh menunggu gelar perkara dari penyidik dan hasil penghitungan kerugian negara atau PKN oleh tim auditor. 

"Masih menunggu hasil analisis dan evaluasi penyidik Ditreskrimsus, setelah itu akan dilakukan gelar perkara penetapan tersangka," kata Kombes Pol Winardy, Rabu (27/1). 

Saat ini kasus pengadaan sapi Bali tahun anggaran 2017, Dinas Peternakan Aceh sudah masuk tahap penyidikan. Kendati kemudian, polisi belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.  

"Jika hasil penghitungan kerugian negara sudah diberikan oleh tim audit BPKP Perwakilan Aceh, penyidik akan langsung gelar perkara," ujarnya.

HUT Pijay

Komentar

Loading...