Unduh Aplikasi

BPKP: Kerugian Negara Pengadaan Bebek Petelur Distan Agara Rp3 Miliar Lebih

BPKP: Kerugian Negara Pengadaan Bebek Petelur Distan Agara Rp3 Miliar Lebih
Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya. Foto: untuk AJNN.

BANDA ACEH - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Indra Khaira Jaya mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil audit investigasi, sementara potensi kerugian keuangan negara dari pengadaan bebek petelur pada dinas pertanian Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) lebih dari Rp 3 miliar dari total anggaran Rp 8,8 Miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

"Saat ini tim sudah selesai mengaudit dan sudah melalui proses Quality Assurance (QA) dari BPKP Pusat, dengan hasil sementara potensi kerugian keuangan negaranya lebih dari Rp 3 miliar," ungkap Indra Khaira Jaya saat dikonfirmasi AJNN, Senin (10/5/2021) di Banda Aceh.

Menurut Indra, kerugian keuangan negara tersebut terjadi disebabkan oleh lemahnya sistim pengendalian internal sehingga membuka peluang mark-up harga, kolusi beberapa pihak terkait dan rekayasa dokumen. 

"Hasilnya juga sudah dibahas dengan penyidik dari Polda Aceh untuk ditindaklanjuti proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku di negara kita tercinta ini," kata Indra Khaira Jaya.

Baca: Audit Investigasi Bebek Petelur di Agara, Indra Khaira Jaya: Tinggal Menunggu Quality Assurance dari BPKP Pusat

Sebelumnya tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan audit investigasi terkait kasus pengadaan bebek di Aceh Tenggara (Agara) dilapangan sudah selesai dilakukan.

"Sudah selesai dari lapangan dan secara substansi dari tim sudah selesai. Karena jenis auditnya, audit Investigasi maka selanjutnya BPKP Perwakilan Aceh hanya menunggu Quality Assurance (QA) dari Deputi Investigasi BPKP pusat di Jakarta," ujar Indra Khaira Jaya, Selasa (13/4/2021) di Banda Aceh.

Menurut Indra Khaira, QA untuk memastikan proses dan hasil audit sudah sesuai standar audit dan kualitas bukti yang ada serta atas analisis yg dilakukan tim BPKP Aceh agar terhindar dari resiko kesalahan dalam menyimpulkan hasil audit pak.

"Itu sudah merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) kami, nanti yang membuat laporan final tetap kami, surat pengantar laporannya dari Deputi Insvestigasi BPKP Pusat Jakarta," ungkapnya.

Untuk diketahui, hasil audit investigasi kasus dugaan korupsi pengadaan bebek petelur di  Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Aceh Tenggara sudah menampakkan titik terang.

Tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh saat ini sedang mengkonfirmasi kepada pemasok bebek petelur di Sumatera Utara terkait hal tersebut.

Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya kepada AJNN mengatakan bahwa saat ini sudah terlihat hasil atau nilai kerugian yang lumayan besar dari kasus tersebut.

"Nilai kerugian negaranya tidak kurang dari Rp3,5 miliar," ujar Indra kepada AJNN, Senin (29/3/2021) di Banda Aceh.

Sebelumnya pihak BPKP Aceh secara kontinyu terus melakukan audit investigasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bebek petelur di  Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Aceh Tenggara.

Tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat ini terus bekerja maksimal menuntaskan audit yang menjadi kesepakatan dengan pihak Kepolisian Daerah (Polda) Aceh tersebut.

"Tim auditor investigasi kami sedang melakukan audit atas tindak pidana korupsi terkait pengadaan bebek petelur di Distan Aceh tenggara," ungkap Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya kepada AJNN, Jum'at (19/3/2021) di Banda Aceh.

Indra berharap audit investigasi berjalan lancar dan segera dapat untuk selanjutnya dilakukan proses hukum kepada para pihak terkait dengan dugaan korupsi uang rakyat tersebut.

Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya mengungkapkan bahwa pihaknya dan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh sudah sepakat untuk melakukan audit untuk menghitung kerugian negara, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bebek petelur di  Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Aceh Tenggara.

Pengadaan bebek petelur ini sendiri terjadi pada 2018 dan 2019 yang alokasi dananya mencapai Rp12,9 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK). Anggaran ini bersumber dari dana alokasi umum (DAU).

Kepada AJNN, Senin 15 Maret 2021 lalu, Indra mengungkapkan kalau BPKP dan Polda Aceh sudah membuat Term Of Reference (TOR) terkait kasus tersebut. Menurutnya tim yang telah dibentuk akan segera ditugaskan untuk melakukan audit terkait dengan kasus tersebut.

Sebagaimana diketahui Ditreskrimsus Polda Aceh sampai saat ini masih terus mengumpulkan data ihwal dugaan korupsi pengadaan bebek petelur di Aceh Tenggara. 

Namun menurut Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Margiyanta  pada Selasa (16/6/2020) lalu mengatakan bahwa sampai saat ini, pihak penyidik belum bisa membeberkan berapa orang yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan tersebut. 

Tapi kata Margiyanta, jika nanti ditemukan bukti kuat, maka penanganan kasus akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Tidak lama kemudian pada Senin (22/6) Margiyanta mengatakan bahwa Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Aceh telah mengantongi nama calon tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bebek petelur di Aceh Tenggara. 

Menurutnya, calon tersangka lebih dari satu orang. Akan tetapi penyidik harus melengkapi dulu alat buktinya untuk penetapan tersangka dalam kasus itu.

Ia juga menyebutkam untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini penyidik harus berhati-hati. Penyidik setidaknya harus mempunyai bukti yang cukup.  Pihaknya akan bekerjasama dengan BPK RI untuk melakukan audit kerugian negara dalam kasus tersebut. 

Sebelumnya, dalam dugaan korupsi pengadaan bebek petelur, penyidik telah memanggil saksi untuk memintai keterangan termasuk kepala dinas pertanian Aceh Tenggara dan pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bebek petelur. 

Kasus ini berawal saat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada 2018 dan 2019 mengalokasikan dana dengan jumlah mencapai Rp12,9 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK). Anggaran bersumber dari dana alokasi umum (DAU) itu digunakan untuk pengadaan 84.459 ekor bebek petelur yang dibagikan kepada 194 kelompok ternak, masing-masing 500 ekor per kelompok.

Komentar

Loading...