Unduh Aplikasi

BPKP: Kami Komit Tuntaskan Kasus Beasiswa, Tinggal Tunggu BAP dari Polda Aceh

BPKP: Kami Komit Tuntaskan Kasus Beasiswa, Tinggal Tunggu BAP dari Polda Aceh
Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya. Foto: untuk AJNN.

BANDA ACEH - Kasus beasiswa Pemerintah Aceh tahun anggaran 2017 seperti akan terus berlanjut. Hal ini terlihat dari perkembangan terbaru di mana Kepolisian Daerah (Polda) Aceh memanggil 6 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR) untuk diperiksa.

Pemanggilan tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang disampaikan melalui surat tanggal 20 April 2021 kepada Ketua DPRA.  

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya mengatakan bahwa Auditor investigator BPKP Aceh saat ini  terus berkoordinasi dengan penyidik dari Kepolisian Daerah (Polda) Aceh.

Baca: Akhirnya Polda Aceh Panggil 6 Anggota DPRA Terkait Dugaan Korupsi Beasiswa

Selain itu Indra juga mengungkapkan kalau dari hasil komunikasi tim investigator BPKP dengan penyidik Polda Aceh, mereka membenarkan telah ada izin dari Mendagri untuk memeriksa anggota DPR Aceh. Minggu ini, akan di tindaklanjuti, hasilnya segera disampaikan ke tim investigator BPKP.

"Kami terus berkoordinasi dengan penyidik Polda Aceh selain itu kami berkomitmen untuk segera menuntaskan kasus yang sangat mencoreng marwah Aceh sebagai daerah bersyari'at tanpa melihat status sosial pelakunya," ujar Indra Khaira Jaya kepada AJNN, (5/5/2021) di Banda Aceh.

Indra juga menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menemukan nilai potensi kerugian negara dari kasus beasiswa tersebut. Namun Indra tidak menjelaskan secara detail angka kerugian negaranya.

"Saat ini prosesnya hanya satu tahap lagi yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) anggota dewan aktif yang terindikasi terlibat dan menjadi aktor intelektualnya pak,"

Baca: Kasus Beasiswa, Dua Anggota DPRA Sudah Memenuhi Panggilan Penyidik

Sebelumnya Polda Aceh memanggil enam anggota DPRA aktif untuk diperiksa terkait kasus beasiswa pemerintah Aceh tahun anggaran 2017. Pemanggilan anggota DPRA itu tertuang dalam surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh tanggal 29 April 2021 yang ditujukan kepada Ketua DPRA Aceh.

Dalam surat yang ditandatangani Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Margiyanta itu dijelaskan bahwa Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus sedang melakukan penyelidikan kasus terhadap kegiatan bantuan biaya pendidikan dengan anggaran sebesar Rp 22,3 miliar lebih, bersumber dari APBA tahun 2017.

Baca: BPKP Aceh: Dana Beasiswa Terindikasi Mengalir ke Anggota Dewan

Berdasarkan data yang diperoleh AJNN, Polda Aceh memanggil enam anggota DPRA aktif tersebut setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui surat tanggal 20 April 2021.  Melalui surat itu, Mendagri Tito Karnavian menyetujui tindakan penyidikan tehadap enam anggota DPRA meliputi, AA (PAN), AM (Gerindra), HY (PKPI), IUA (PA), YH (PA) dan ZF (PA).

Kasus beasiswa Pemerintah Aceh tahun anggaran 2017 telah masuk tahap penyidikan, 16 mantan anggota DPRA periode 2014 - 2019 telah di panggil untuk di mintai keterangan termasuk 483 mahasiswa penerima bantuan. Saat ini belum ada tersangkanya.  

Sebelumnya, BPKP Perwakilan Aceh menemukan kasus beasiswa salah satu dari sembilan kasus hasil audit investigasi adanya indikasi tindak pidana korupsi. BPKP Aceh menemukan indikasi adanya penerimaan beasiswa tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pergub nomor 58 tahun 2017 serta adanya indikasi uang mengalir ke anggota dewan

HUT Pijay

Komentar

Loading...