Unduh Aplikasi

BPKP Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBK 2021 Aceh Besar 

BPKP Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBK 2021 Aceh Besar 
Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya dan rombongan saat kunjungan ke Aceh Besar. Foto: untuk AJNN.

ACEH BESAR - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya yang didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, M. Ahlal Firdaus, Jumat (30/4/2021) melakukan kunjungan koordinasi rencana evaluasi perencanaan dan penganggaran APBK Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran (TA) 2021. 

Evaluasi yang dilakukan BPKP Aceh ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Presiden Joko Widodo yang menugaskan BPKP untuk mencermati, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi yang tepat atas perencanaan dan penganggaran APBD TA 2021. 

"Tujuannya adalah mengevaluasi potensi ketercapaian sasaran pembangunan daerah dan memberikan masukan perbaikan untuk anggaran perubahan atau penganggaran tahun berikutnya," ujar Indra Khaira Jaya dalam keterangan pers kepada AJNN di Banda Aceh.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Besar, Sulaimi, menyambut baik kegiatan evaluasi yang dilakukan BPKP. Menurutnya hal karena sejalan dengan upaya Pemkab Aceh Besar membenahi perencanaan strategis mulai dari sasaran strategis, program, kegiatan dan subkegiatan, sampai dengan penentuan indiktor kinerja utama dan cara mengukur target kinerja yang belum terstruktur. 

"Kedatangan Tim BPKP melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran APBK TA 2021 menjadi momentum yang tepat yang hasilnya berupa rekomendasi untuk memperbaiki perencanaan tahun berjalan," ujar Sulaimi.

Sebagai catatan, Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2020 Kabupaten Aceh Besar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Aceh Besar memperoleh predikat CC.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Aceh menyampaikan bahwa jika perencanaan disusun secara tepat dan berkualitas maka memudahkan pencapaian opini WTP atas LKPD setiap tahun, pengamanan aset, pengelolaan risiko tingkat strategis pemda, risiko strategis SKPK, risiko operasional, serta meningkatkan indeks pencegahan korupsi. 

"Artinya keberhasilan pencapaian tujuan ditentukan perencanaan yang tepat dari awal. Perencanaan yang gagal dari awal sama saja merencanakan sebuah kegagalan," ujar Indra.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Besar menyatakan siap menindaklakuti rekomendasi BPKP terutama penetapan indikator kinerja utama dari sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar juga menginginkan BPKP memberikan layanan pendampingan penataan aset-aset Kabupaten Aceh Besar.

Sementara, Inspektur Kabupaten Aceh Besar juga mengajak BPKP untuk berkolaborasi melakukan probity audit pengadaan barang dan jasa yang bernilai strategis.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...