Unduh Aplikasi

Dari 1,17 Juta KPM Bansos di Aceh, 84,6 Ribu Lebih Invalid

Dari 1,17 Juta KPM Bansos di Aceh, 84,6 Ribu Lebih Invalid
Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya. Foto: untuk AJNN.

BANDA ACEH - Hasil audit tujuan tertentu yang dilakukan atas Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Evaluasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota (DOKA) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh di tiga Pemerintah Daerah (Pemda) di Aceh masih ditemukan sebanyak dua output DAK yang belum dimanfaatkan, senilai Rp27,92 Miliar.

"Selain itu ada sebanyak enam output kegiatan DOKA belum dimanfaatkan senilai Rp13,32 Miliar dan pengembalian uang negara ke kas daerah yaitu DAK Rp30,7Juta, DOKA Rp81,55 Juta," ujar Indra Khaira Jaya kepada AJNN, Jum'at (16/7/2021) di Banda Aceh.

Namun Indra tidak menjelaskan secara spesifik tiga Pemda yang dilakukan audit untuk tujuan tertentu oleh pihak BPKP Aceh.

Baca: BPKP: Anggaran Pembangunan Bendungan Keureuto Terkoreksi Rp132 Miliar dari Rp1,33 Triliun 

Bukan hanya dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan saja, BPKP Perwakilan Aceh, juga mereviu data terkait penanganan pandemi Covid-19 di Aceh.

Indra Khaira Jaya, mengatakan bahwa yang menjadi objek reviu mereka adalah terkait data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) selama Pandemi Covid-19 terjadi.

Dalam penjelasannya kepada AJNN, Jum'at (16/7/2021), Indra menyebutkan bahwa dari data 1.170.667 KPM terdapat 84.666 KPM invalid dan data KPM Bansos beririsan dengan Bansos lainnya.

Menurutnya, KPM Bansos beririsan tersebut yaitu 5.547 KPM dengan program keluarga harapan (PKH),15.963 KPM beririsan dengan Bantuan Langsung Tunai (BST), dan 34.743 KPM beririsan dengan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD).

Komentar

Loading...