Unduh Aplikasi

BPKP dan Polresta Banda Aceh Diminta Tak Sesatkan Publik

BANDA ACEH - Perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan traktor di Dinas Pertanian Aceh tahun anggaran 2014 yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara sekitar Rp 8 miliar dari total dana yang dikelola sebesar 37 M kini mulai jarang terdengar.

GeRak Aceh, dalam rilis yang diterima AJNN, Senin (12/10) mengatakan, kasus ini seperti hilang tanpa jejak. Bahkan muncul dugaan sengaja "didinginkan".

Padahal, sejak pertama diumumkan sampai proses penyidikan, kasus ini sudah memakan waktu hampir dua tahun, dimulai sejak ditingkatkan dari tahap penyidikan ke penyelidikan oleh Polresta Banda Aceh.

Berdasarkan hasil kajian dan monitoring kasus oleh GeRAK Aceh ditemukan fakta bahwa, kasus dugaan korupsi traktor hanya menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan Negara.

Tapi faktanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Polresta masing-masing terkesan buang badan.

GeRAK Aceh bahkan mencium ada unsur kesengajaan untuk tidak melakukan audit perhitungan kerugian keuangan.

“Alasan yang disampaikan oleh kedua belah pihak terkesan tidak masuk akal; Polresta menyebutkan bahwa sudah meminta kepada BPKP untuk melakukan audit untuk menghitung potensi kerugian Negara, namun dari pihak BPKP juga menyebutkan bahwa pihak Polresta belum menyerahkan data yang lengkap sehingga pihak BPKP sangat sulit untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan,” kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani kepada AJNN, Senin (12/10) di Banda Aceh.

Dari dua alasan yang dikemukakan oleh masing-masing institusi tersebut, kata Askhalani, menunjukan selama ini kedua pihak seperti tidak ada koordinasi yang baik dalam melakukan kerja-kerja terutama dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Bahkan, menurut Askhalani terkesan ada pihak-pihak tertentu yang bermain pada kasus ini sehingga menyebabkan kedua institusi tidak bekerja maksimal.

“Penaganan kasus ini akan terus dipertanyakan publik, karena sudah cukup banyak dugaan kasus seperti ini berpotensi dijadikan sebagai "kasus yang digantung" dan tidak mendapat kepastian hukum," tegas Askhalani.

Manurut Akhalani, jika kasus ini tidak diselesaikan, maka akan muncul asumsi publik bahwa kasus ini dijadikan alat atau kepentingan pihak tertentu dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Untuk itu, kata Askhalani, GeRAK Aceh mendesak pihak BPKP Aceh dan pihak Polresta Banda Aceh untuk dapat menuntaskan kasus ini.

Alasannya, lanjut Askhalani, jika kasus ini tidak ditindaklanjuti maka akan muncul dugaan negatif bahwa dua institusi ini diduga bermain dalam melakukan upaya penuntasan kasus.

“Kami sudah melakukan diskusi langsung dengan salah satu komisioner KPK yaitu Adnan Pandu Praja pada tanggal 1 oktober 2015 di gedung SAKA bahwa kita mendesak supaya KPK dapat melakukan supervisi terhadap penanganan kasus traktor tersebut,” jelasnya.

GeRAK Aceh, menurut Askhalani, masih yakin dan percaya dengan kinerja BPKP apalagi diketahui saat ini di tubuh BPKP sudah dilakukan perombakan personilnya.

“Kami yakin kasus ini akan dituntaskan dan kita juga mendesak pihak Polresta untuk terbuka dalam penanganan perkara ini, sebab kasus ini adalah kasus yang ditemukan dan ditangani langsung oleh pihak Polresta, jangan sampai kepercayaan publik yang sudah baik kepada pihak Polresta Kota Banda Aceh runtuh, hanya gara-gara penyelesaian kasus ini tidak ditindaklanjuti dengan baik dan sempurna,” harapnya.

| SP

Komentar

Loading...