Unduh Aplikasi

BPKP Aceh Belum Lakukan Audit Kasus Traktor

BPKP Aceh Belum Lakukan Audit Kasus Traktor
BANDA ACEH - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh, Afrizi Hadi menyebutkan, BPKP Perwakilan Aceh belum melakukan audit terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kasus traktor. "Jadi kasus traktor mini ini, perlu digaris bawahi bahwa BPKP belum mekakukan audit,” kata Afrizi kepada AJNN, Selasa (29/3).

Alasan BPKP Aceh belum melakukan audit terkait kasus traktor ini, kata Afrizi, karena BPKP Aceh menemukan ada beberapa bukti yang saling bertentangan. Katanya, ini ada bukti keterangan baru dari Badan Penelitan Dan Pengembangan (Balidbang) Pertanian.

"Balidbang Pertanian dari Bogor apa Jakarta, tidak tahu itu. Dan terakhir bukti diberikan oleh penyidik kepada kami, auditor menyatakan bahwa tidak ada perbedaan hasil tes reportnya,” kata Afrizi.

Namun setelah melakukan koordinasi dengan penyidik, katanya, mereka menyimpulkan penyimpangan yang bisa dihitung sesuai dengan metodenya adalah apabila ada ketidak sesuaian barang masuk dan tes reportnya.

"Karena waktu itu diungkapkan ada ketidaksesuaian tes reportnya yang masuk, barang masuk dengan tes reportnya. Jadi sekarang kita belum bisa mengeluarkan surat tugas ini, karena ada beberapa bukti yang bertentangan,” ungkap dia.

Kemudian, Afrizi juga menyebutkan, data dari ahli Balidbang Kementerian Pertanian yang menyebutkan bawah tes reportnya sesuai space traktor dengan yang disyaratkan.

"Jadi kami belum mendapatkan metode untuk menghitung kerugian negaranya, bagaimana cara menghitungnya,” ujar dia.

Namun demikian, mereka telah merekomendasikan kepada penyidik Polresta Kota Banda Aceh, apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru (Novum), maka segera melakukan koordinasi lagi dengan BPKP Aceh, untuk dilakukan telaah kembali.

"Mungkin bukti baru bisa mendapatkan angka untuk melakukan metode penghitungannya. Sementara sampai hari ini kami belum bisa menghitung,” pungkas dia.

Pernyataan itu berbanding terbalik dengan yang pernah disampaikan ke publik oleh Ketua BPKP Aceh usai menghadiri acara semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi yang digelar KPK, BPKP, bekerja sama dengan Pemerintah Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (30/10).

Afrizi Hadi saat itu mengungkapkan, kalau pihaknya sudah menyelesaikan audit atas kasus dugaan korupsi pengadaan 98 traktor pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Distan) Aceh tahun 2013, dan tidak ditemukan indikasi korupsi atau kerugian negara.

Komentar

Loading...