Unduh Aplikasi

BPJS Sudah, KPK Menyusul

BPJS Sudah, KPK Menyusul
Ilustrasi: wikimedia commons

KABAR gembira itu datang dari gedung Mahkamah Agung. Lembaga ini mengabulkan gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Keputusan ini menggugurkan kenaikan iuran yang dipungut oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kenaikan yang berlaku mulai 1 Januari 2020 itu dinilai Mahkamah bertentangan dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Kesehatan.

Keputusan ini juga menerbitkan secercah harapan lain yang tak kalah penting dari urusan kesehatan, yakni tentang revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Memang gugatan itu tak diajukan ke Mahkaham Agung. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan mereka meminta Presiden Joko Widodo hadir dalam persidangan untuk menjawab ikhwal revisi UU KPK itu.

Namun tetap saja keputusan tentang BPJS itu dapat dijadikan pertimbangan oleh MK untuk mengabulkan tuntutan. Terutama dengan mempertimbangkan dampak keputusan tersebut. Apalagi setelah revisi itu berjalan otomatis karena Jokowi tidak menandatangani, pemberantasan korupsi di Indonesia berada dalam titik nadir.

Agenda pemberantasan korupsi yang mulai menguat malah dibuat lemah oleh revisi tersebut. Masalah mulai bermunculan dari dalam. Mulai dari komisioner KPK bermasalah hingga pemberhentian penyidik di tengah upaya pengungkapan kasus korupsi. Padahal tanpa direcoki dengan urusan internal itu, KPK sudah cukup direpotkan dengan banyaknya kasus korupsi di negeri ini.

Keberadaan Dewan Pengawas di KPK juga tak berdampak apapun. Sosok-sosok yang dianggap memiliki kapabilitas untuk mengawasi malah diam saat sejumlah KPK diobok-obok dari dalam. Perubahan cara kerja KPK pascarevisi undang-undang membuat rakyat semakin apatis terhadap upaya penegakan hukum, terutama dalam urusan pidana korupsi yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.

Dengan pelbagai pertimbangan keadilan dan kerakyatan dalam bernegara, seperti yang tertuang dalam Pancasila, MK harus membatalkan revisi UU KPK. Ada hal-hal penting yang harus tetap dipertahankan demi menjaga keutuhan kehidupan bernegara bukan sekadar menuruti hasrat kekuasaan.

Komentar

Loading...