Unduh Aplikasi

BPJS Kesehatan Terhutang Rp 8 Miliar dengan RSUD Teuku Umar

BPJS Kesehatan Terhutang Rp 8 Miliar dengan RSUD Teuku Umar
Ilustrasi BPJS. Foto: Ist

ACEH JAYA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga kini sudah terhutang dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teuku Umar setempat Rp 8 miliar. Besaran hutang klaim BPJS Kesehatan sudah terhitung tiga bulan yakni dari bulan Mei-Juli 2019.

Direktur RSUD Teuku Umar, dr Eka Rahmayuli mengatakan jika hingga saat ini pihaknya sudah mengajukan tiga bulan pembayaran kepada pihak BPJS Kesehatan.

"Yang sudah kami ajukan dan menunggu pembayaran tiga bulan sebesar kurang lebih Rp 8 miliar dan satu bulan (Agustus) masih dalam proses verifikasi," kata dr Eka kepada AJNN, Jumat (8/11).

Untuk pelayanan, kata dr Eka, hingga saat ini belum ada kendala terkait pelayanan rumah sakit, karena masih ada kepercayaan dari pihak perusahaan obat-obatan kepada RSUD Teuku Umar Calang.

Namun demikian, jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut tentu akan berdampak pada pelayanan, karena stok obat kita juga semakin hari semakin menipis.

"Saat ini belum ada dampaknya, cuma kalau makin lama pembayaran pasti akan menganggu terhadap pelayanan, karena stok obat kami makin menipis dan operasional akhir tahun juga sudah mendesak," ungkap dr Eka.

Dari itu, pihaknya berharap kepada BPJS Kesehatan untuk dapat segera melunasi tunggakan tersebut agar pelayanan kedepan juga tidak terganggu.

"Kami berharap segera dibayar, supaya kami juga bisa melunasi hutang-hutang kepada rekanan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang, Junaidi, saat di konfirmasi mengakui jika memang ada terhutang dengan pihak RSUD Teuku Umar Aceh Jaya. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh RSUD Teuku Umar, bahkan semua rumah sakit mengalami hal yang sama.

"Memang saat ini kami masih terhutang dan masih menunggu pembayaran karena dananya belum masuk," ujarnya.

Namun, ia juga mengaku jika sebelumnya pihaknya sudah pernah menjelaskan dan menawarkan solusi kepada RSUD Teuku Umar untuk dapat bekerjasama dengan pihak perbankan atau minta bantuan pemda setempat.

Apalagi sesuai surat edaran Mendagri jika memang ada RSUD yang keperluannya mendesak bisa ditalangi oleh pemerintah daerah untuk mencari solusinya.

"Ya solusi yang pernah kami tawarkan yaitu pinjaman dengan bank, namun karena RSUD Teuku Umar belum BLUD jadi solusi pinjaman ke Bank tidak bisa dilakukan," jelasnya.

Komentar

Loading...