Unduh Aplikasi

BKD DPRK Aceh Barat Minta Polda Hentikan Kasus Ketua DPRK Terkait Pencemaran Nama Baik

BKD DPRK Aceh Barat Minta Polda Hentikan Kasus Ketua DPRK Terkait Pencemaran Nama Baik
Asisten I Mirsal didampingi Herwansyah dan TP2D saat melaporkan Ramli SE ke Polda Aceh

ACEH BARAT - Badan Kehormatan Dewan (BKD) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menyurati Direktort Reserse Kriminal Umum (Direskrimum), Polisi Daerah (Polda) Aceh, guna meminta laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Asisten Satu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Mirsal terhadap Ketua DPRK setempat Ramli, SE dihentikan.

Dalam surat tertanggal 5 Agustus 2019 yang ditanda tangani Ketua BKD, Ilyas Yusuf, menyebutkan laporan yang disampaikan Mirsal selaku Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) terkait dengan dugaan pencemaran nama baik tidak benar, dan laporan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca: Tim Anggaran Pemkab Aceh Barat Polisikan Ketua DPRK

Dalam surat tersebut dijelaskan, kritikan yang disampaikan Ramli terhadap anggaran pengadaan mobil dinas Bupati adalah hal yang sah mengingat Ramli selaku Ketua DPRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai salah seorang anggota DPRK.

Surat tersebut juga dijelaskan, jika tidak terjadi pencemaran nama baik atas pernyataan Ramli yang dikutip oleh media terkait dengan menentang pengadaan mobil dinas bupati merupakan bagian tidak terpisahkan dari tugas-tugas pokok yang diatur undang-undang.

Menurutnya sebagai anggota DPRK memiliki tiga fungsi, yakni Pengawasan, Penganggaran, dan juga Legeslasi, sehingga dinilai yang dilakukan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu bagian tidak terpisahkan dari DPR, DPRD Provinsi maupun DPRK Kabupaten/Kota.

Baca: Dipolisikan Tim Anggaran Pemkab Aceh Barat, Ramli: Saya Tidak Takut

Dijelaskan pula dalam surat itu Berdasarkan pasal 371 ayat (1) DPRD Kabupaten Kota memiliki hak menyampaikan pendapat terhadap kebijakan bupati wali kota atau kebijakan luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi luar biasa atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak angket dan hak interplasi.

Bukan hanya itu, dalam tugasnya DPRD juga disebutkan memiliki hak imunitas sesuai dengan pasal 388 dimana anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang dewan.

Selain meminta menghentikan perkara tersebut, BKD juga menilai Polda Aceh dalam melakukan pemanggilan terhadap ketua DPRK Ramli SE, melalui telepon selular merupakan tindakan yang kurang mengedepankan sikap profesionalisme, sehingga BKD menilai penyidik Direskrimum Polda Aceh tidak memenuhi kaedah undang-undang sebagaimana yang diamanahkan tentang proses penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam KUHAP.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...