Unduh Aplikasi

Bimtek Kepala Desa Diduga Jadi Lahan Bisnis Oknum Pejabat

Bimtek Kepala Desa Diduga Jadi Lahan Bisnis Oknum Pejabat
Ketua DPC LAKI Aceh Tamiang, Syahri El Nasir. Foto: Ist

ACEH TAMIANG - Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Aceh Tamiang menduga kegiatan bimbingan teknis (bimtek) kepala desa yang dilaksanakan di luar daerah hanya untuk mencari untung oknum pejabat tertentu saja.

"Berdasarkan hasil penelusuran kami, kegiatan bimtek kepala desa diduga sudah menjadi lahan bisnis bagi para pejabat yang tidak bertanggung jawab," kata Ketua DPC LAKI Kabupaten Aceh Tamiang, Syahri El Nasir kepada AJNN, Senin (23/3).

Selain ajang bisnis, kata Nasir, kegiatan bimtek yang menghabiskan dana desa sebesar Rp 10 juta per-peserta seperti diikuti para kepala desa di Aceh Tamiang yang dilaksanakan di Bandung, terkesan hanya menghambur-hamburkan uang negara saja.

"Hasil bimtek-nya tidak berdampak positif terhadap tata kelola pemerintahan kampung, dari tahun ke tahun begitu-gitu saja," kata Nasir.

Seharusnya, kata Nasir, bimtek tidak mesti keluar daerah, tapi cukup mendatangkan atau mengundang para pihak yang berkompeten ke Aceh Tamiang, kegiatan tersebut telah bisa dilaksanakan di daerah.

"Hasil pengalaman para datok yang telah ikut bimtek tiap tahun ke luar daerah, tidak ada ilmu dari bimtek yang diterapkan di kampung-kampung," sebut Nasir.

Baca: Kegiatan Bimtek Datok di Aceh Tamiang ke Bandung, Habiskan Anggaran Hingga Rp 30 Juta

Buktinya, kata dia, partisipasi warga dalam perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, masih menjadi masalah serius. Padahal, kegiatan bimtek menjadi andalan dinas pemberdayaan masyarakat, tapi belum menjadi solusi.

Parahnya lagi, kata Nasir, kegiatan bimtek sering kali dipaksakan, bahkan ADD belum keluar perintah bimtek sudah keluar.

"Patut diduga aksi pemaksaan tersebut dilakukan demi mengharap fee yang lebih besar untuk para pejabat ber-otak kotor," imbuh Nasir.

"Kegiatan bimtek atau studi banding menjadi salah satu titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana desa saat ini. Pemkab Aceh Tamiang seharusnya segera mengevaluasi proyek tersebut sehingga publik tidak beranggapan negatif," tambah Nasir.

Menurut Nasir, meskipun menelan anggaran besar dari ADD, kegiatan bimtek tersebut tidak akan bergejolak ke publik, karena peserta (perangkat desa) sangat diuntungkan, yaitu bisa bepergian (jalan-jalan) keluar daerah dibiayai dana desa.

Nasir meminta kepada pihak terkait agar segera mengevaluasi kegiatan bimtek tersebut, idealnya tahun-tahun berikutnya jika-pun harus ada bimtek, kegiatannya diadakan di daerah saja. Tidak perlu keluar daerah lagi.

Komentar

Loading...