Unduh Aplikasi

Besok, Ketua DPRK Aceh Barat Bakal Polisikan Humas PT Mifa

Besok, Ketua DPRK Aceh Barat Bakal Polisikan Humas PT Mifa

ACEH BARAT - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ramli SE, akan melaporkan CSR, Media Relations & Land Acquisition Manager PT Mifa Bersaudara, Azizon Nurza ke polisi, Kamis (3/1) besok. Azizon dinilai telah mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan DPRK setempat di salah satu media online.

Sebelumunya Ramli telah melayangkan somasi melalui Tim Kuasa Hukum ARZ Law Firm kepada Azizon. Batas waktu permintaan maaf diberikan sampai dengan Senin (31/12) pukul 00.00 WIB.

Baca: DPRK Aceh Barat Ancam Polisikan Media Relation PT Mifa Bersaudara

"Permintaan maaf tersebut harus disampaikan disetiap media yang ada di Aceh Barat, baik nasional maupun lokal," tegas Ramli SE, Minggu (30/12).

Namun hingga batas waktu yang diberikan, Azizon Nurza juga tidak menyampaikan permintaan maaf seperti yang diminta Ramli.

Menurut Ramli, harusnya laporan disampaikan hari ini, Rabu (2/1), namun karena ada beberapa berkas yang harus dilengkapi maka laporan terpaksa ditunda.

Baca: Kuasa Hukum Mifa Bersaudara: Kami Tetap Mengedepankan Itikad Baik

"Kita sedang siapkan berkas sebagai bukti. Kita upayakan besok berkas lengkap jadi bisa langsung besok kita melaporkan," kata Ramli SE, kepada AJNN, Rabu (2/1).

Dikatakannya, adapun beberapa berkas yang sedang disiapkan tersebut yakni SK DPR, dan penyelesaian perubahan surat kuasa dari dirinya kepada kuasa hukum.

Ramli menambahkan, kemungkinan dirinya langsung yang akan menyampaikan laporan kepada polisi besok, jika memang kuasa hukumnya ARZ Law Firm tidak dapat mendampinginya.

Selain melaporkan CSR, Media Relations & Land Acquisition Manager PT Mifa Bersaudara, Azizon Nurza ke Polisi, kata Ramli, dirinya juga akan melapokan Mifa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya laporan PT Mifa ke KPK terkait dugaan tunggakan dana kontribusi daerah sebesar Rp 2 miliar yang tidak distorkan pihak Mifa.

"Nanti ke KPK kita juga akan laporkan PT ASN (Agro Sinergi Nusantara) ke KPK juga terkait tunggakan pajak daerah sebesar Rp 7,2 miliar yang juga disetorkan," ujar Ramli.

Namun terkait dengan laporan ke KPK, kata dia, pihaknya akan meminta klarifikasi terlebih dahulu dari Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) kabupaten setempat.

Komentar

Loading...