Unduh Aplikasi

Besok DKPP Bacakan Putusan, Ini Tanggapan Ketua KIP Aceh Tengah

Besok DKPP Bacakan Putusan, Ini Tanggapan Ketua KIP Aceh Tengah
Ketua KIP Aceh Tengah, Yunadi HR. Foto AJNN/Fauzi Cut Syam.

ACEH TENGAH - Menjelang Pembacaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Aktifitas Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah terlihat normal. Semua komisioner KIP termasuk ketua terlihat hadir lengkap. Bahkan saat AJNN datang ke kantor tersebut di jalan Pacuan Kuda Blang Bebangka, Pegasing, Selasa (4/2) para komisioner ini sedang bersiap menggelar rapat pleno, namun ditunda untuk wawancara dengan AJNN.

Informasi yang diperoleh AJNN, besok, Rabu, 5 Februari 2020, Pukul 13.30 wib DKPP akan menggelar sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan untuk Perkara Nomor 313-PKE-DKPP/X/2019 dengan teradu Yunadi HR ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah dan Perkara Nomor 318-PKE-DKPP/X/2019 dengan teradu Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah, Mukhlis.

Sidang ini sendiri akan dilaksanakan di ruang sidang DKPP RI Lantai 5 Jalan M.H. Thamrin No.14 Jakarta Pusat.

Ketua KIP Aceh Tengah, Yunadi kepada AJNN mengatakan bahwa dirinya akan menghormati semua hasil putusan DKPP. Menurut Yunadi perkara yang diadukan oleh tiga orang Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, Vendio Ellafdi (Anggota merangkap Ketua), Maryeni dan Darmawan Putra. karena diduga dirinya mengeluarkan  kata-kata yang tidak pantas saat menjawab pertanyaan dari Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, Maryeni dalam diskusi di WA dalam Group PANWAS-KIP Aceh Tengah.

"Pada waktu itu saya hanya "seloroh" atau bersenda gurau saja, karena kita sudah saling mengenal dan sudah terjalin hubungan yang cukup baik sesama penyelenggara pemilu," ujar Yusnadi kepada AJNN di ruang kerjanya.

Yunadi sebenarnya menyesalkan kejadian ini harus berakhir di meja DKPP. Yunadi menyebutkan bahwa sebenarnya dia sudah menawarkan pertemuan secara langsung usai kejadian tersebut dengan Maryeni supaya tidak terjadi mis persepsi atau kesalahpahaman. Dirinya mengaku kejadian tersebut hanya komunikasi yang bisa tanpa unsur atau keinginan melecehkan.

"Dari percakapan kami di grup tersebut tidak ada satu tahapan pun terganggu, sebenarnya perkara ini bisa diselesaikan secara silahturahmi, tidak perlu ke DKPP, karena kondisi ini membutuhkan dana dan waktu yang lumayan panjang. Intinya saya menyesalkan dan keberatan dengan laporan itu ke DKPP," tambah Yunadi.

Sementara itu Mukhlis kepada AJNN menjelaskan tentang laporan terhadap dirinya. Menurut Mukhlis, dirinya oleh Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bernama Erwinsyah. Dalam pokok aduannya, Erwinsyah menyebut dirinya telah menerima uang guna membantu perolehan suaranya pada Pemilu 2019. Padahal menurut Mukhlis antara dia dan pengadu hanya tersangkut masalah hutang piutang sebanyak 4,5 juta rupiah, utang tersebut menurut Mukhlis sudah dikembalikan bersama kwitansi dan ini sudah dirinya sampaikan di persidangan DKPP.

"Saksi yang di bawa oleh saudara Erwinsyah juga tidak bisa membuktikan kalau saya menerima uang tersebut, ini yang membuat saya bingung apa motif dari pengadu melaporkan saya," ujar Mukhlis heran.

Terkait rencana pembacaan putusan DKPP besok, Mukhlis mengatakan bahwa semua orang berhak melaporkan hal yang mengganjal kepada pihak berwenang, namun dirinya merasa dihakimi di media massa terkait perkara tersebut. Dirinya menilai ada beberapa berita di media yang menghakiminya, padahal ada lembaga yang berwenang untuk memutuskan apakah dia bersalah atau tidak.

Di akhir wawancara Yunadi menambahkan kalau fakta di persidangan tidak ada satupun bukti yang memberatkan rekannya. Baginya, fakta persidangan sudah cukup membuktikan kejadian yang sebenarnya.

Pihak KIP Aceh Tengah sendiri rencananya tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan DKPP, karena adanya agenda yang tidak dapat ditinggalkan. KIP Aceh Tengah sudah menyiapkan surat terkait ketidakhadiran mereka saat pembacaan putusan.

Yunadi dan Mukhlis merupakan  dua dari lima komisioner KIP Aceh Tengah periode 2019-2024 mereka resmi menjabat setelah dilantik oleh Bupati Shabela Abubakar di Oproom Sekdakab setempat Senin (18/3). Selain Yunadi dan Mukhlis ada tiga orang lainnya yang dilantik saat itu, mereka adalah, Ivan Astavan Manurung, Marwansyah,  dan Sertalia.

Pelantikan mereka sesuai Surat Keputusan (SK) KPU RI No.670/PP.06-kpt/05/KPU/II/ 2019 pada 16 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Arief Budiman.

Komentar

Loading...