Unduh Aplikasi

Bertaruh Menjual BUMN dengan SWF

Bertaruh Menjual BUMN dengan SWF
Salamuddin Daeng. Foto: IST

Oleh: Salamuddin Daeng

Masalah terutama yang dihadapi sinuhun adalah utang negara dan utang BUMN selangit. BUMN hanya akan bisa selamat kalau utangnya ditalangi oleh negara atau APBN. Sementara pemerintah hanya akan bisa selamat jika melego BUMN untuk menalangi APBN. Lalu siapa yang akan amblas duluan?

Pemerintah pada satu sisi meminta tolong Bank Indonesia (BI) untuk mengisi kantong kosong pemerintah. Caranya dengan menjual surat utang negara kepada BI di pasar perdana, harganya diatur sendiri oleh kedua pihak. Intinya pemerintah butuh uang lalu BI dipalaki. Tapi sampai kapan BI bisa melalukan ini? Dari mana pula uang BI? Memangnya BI itu ATM atau produsen uang? 

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2021 nanti pemerintah butuh uang menambal defisit lebih dari Rp1.000 triliun, sama dengan tahun 2020. Defisit sebesar ini akan berlangsung hingga tahun 2023 atau selama empat tahun sebagaimana yang termaktub  dalam Undang-undang No 2 Tahun 2020.

Uang ini akan digunakan untuk menolong BUMN, bank dan swasta. Karena BUMN bank dan non bank, serta swasta hanya akan selamat jika ditolong oleh  pemerintah. Kalau tidak BUMN akan amblas. Demikian juga dengam pihak swasta. Sementara uang hanya akan ada jika pemerintah menimbun utang.

Karena utang makin sulit, dan tidak ada lagi lembaga keuangan multilateral yang mau menolong Indonesia maka dipilihlah skema  pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia yang menarik investasi jumbo diharapkan dapat menolong BUMN. SWF dibentuk melalui UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR. 

Kemudian, SWF bernama Nusantara Investment Authority konon katanya telah mendapatkan komitmen pendanaan miliaran dolar dari Amerika Serikat. Lah Amerika Serikat apa mau tolong Indonesia, perusahaan AS di berbagai sektor kabur satu per satu.

Dua tokoh kunci dalam merancang SWF yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Erick Thohir. SWF Indonesia katanya akan membawa pulang investasi sebesar US$2 miliar dari US International Development Finance Corporation (DFC) dan US$4 miliar dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan tambahan sebesar US$5 miliar dari penyertaan modal negara (PMN) dalam bentuk tunai dan aset.  

Skema SWF untuk cari uang ini pada dasarnya  sama dengan jualan aset. Aset-aset yang bernilai rendah akan dijual untuk tetap menjalankan kegemaran sinuhun pada infrastruktur. 

Adapun skema ini akan dilakukan dengan cara berikut yaitu pertama, divestasi penjualan 14% saham PT Citra Karya Javar selaku pemilik konsesi dan operator tol Cisumdawu senilai Rp50,25 miliar. Kedua, pelepasan 25% kepemilikan saham PT Prima Multi Terminal . Ketiga, penawaran dengan investor untuk melepas kepemilikan sahamnya di tol Pandaan-Malang dan tol Medan-Kualanamu. 

Keempat, menjual 35% sahamnya di PT Jasamarga Pandaan Malang pdan 15% sahamnya di PT Jasamarga Kualanamu Tol. Kelima, menjual PT Waskita Toll Raod (WTR) dengan melepas kepemilikannya di sembilan ruas tol. Sembilan ruas tol yang akan dijual terdiri dari 3 ruas tol di Jabodetabek, 1 ruas tol di Jawa Barat, 2 ruas tol di Sumatera, 2 ruas tol Trans-Jawa, dan 1 ruas tol di Jawa Timur. Seluruh ruas tol tersebut terbentang lebih dari 480 km.

Pertanyaannya, bagaimana memastikan keberhasilan skema dana aset yang dibangun tanpa rencana yang matang, cenderung merugi, tidak memenuhi unsur kelayakan proyek? Padahal merawat aset-aset semacam ini butuh biaya besar agar tidak dimakan “rayap”. Siapa yang akan beli?

Dengan demikian  tahun 2021 akan menjadi taruhan besar bagi Sinuhun. BI tadak bisa lagi dipaksa membeli surat utang negara ribuan triliun. Demikian pula dengan subholding pertamina gagal buat cari uang. Artinya Sinuhun tak punya uang buat menolong BUMN. 

Sisi lain BUMN yang kebanyakan utang tidak ada yang menolong, asetnya juga tidak ada yang mau beli. Asing sudah ketakutan berhubungan dengan Indonesia, baik urusan memberi utang maupun investasi, bahaya dana mereka bisa menguap seperti bansos. 

Situasi ini mengerikan. Pemerintah dan BUMN bangkrut bersamaan. Hal yang paling membahayakan adalah hajat hidup orang banyak jadi bancakan elite ologaki melalui korupsi di BUMN.

Penulis adalah Peniliti Pada Asosiasi Ekonmi dan Politik Indonesia (AEPI)

Komentar

Loading...