Unduh Aplikasi

Bertaruh di Proyek Multiyears

Bertaruh di Proyek Multiyears
Ilustrasi: Wallhere

KOMISI Pemberantasan Korupsi harus datang ke Aceh dan mengawasi langsung pelaksanaan proyek tahun jamak. Ini adalah salah satu cara agar pembangunan yang menelan biaya triliunan rupiah itu tidak dikerjakan sembarangan.

Bukan rahasia jika banyak oknum pejabat pemerintahan dan politikus yang terus berusaha memprogramkan proyek pembangunan infrastruktur. Ini adalah cara paling mudah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 

Dari setiap proyek infrastruktur, dapat dihitung pasti besar keuntungan dan kick back yang didapat dari pengusaha yang memenangkan tender. Potensi ini juga terdapat pada proyek pembangunan jalan di daerah-daerah pedalaman Aceh yang akan dimulai pada tahun ini. 

Presiden Joko Widodo sendiri mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan itu memungkinkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi terhadap instansi yang juga berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Kepolisian dan Kejaksaan.

Supervisi adalah kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi guna percepatan hasil penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi, serta terciptanya sinergitas antarinstansi. 

KPK harus memastikan bahwa proyek infrastruktur itu sesuai dengan spesifikasi. Termasuk memastikan kewajaran harga yang menjadi celah bagi para koruptor menyedot keuntungan dan menyebabkan kerugian negara.

Memang saat ini proses tender menggunakan aplikasi. Sistem pengadaan barang dan jasa diatur secara elektronik. Jadi seharusnya seluruh pelelangan proyek bisa diakses oleh siapa pun yang memenuhi kualifikasi.

Namun ini bukan berarti tidak terdapat potensi penyelewengan. Di negara ini, sebaik apapun pun aturan dibuat, faktor manusia sulit dikendalikan. 

Modus-modus seperti perusahaan yang tidak punya keahlian namun memenangi tender karena punya nama. Atau perusahaan menjual proyek pada perusahaan lain yang memenuhi kualifikasi penggarapan namun persyaratan modalnya tidak mencukupi, seharusnya dapat dicegah. 

Proyek ini menjadi salah satu pertaruhan bagi Aceh. Apakah benar-benar bisa bangkit dan menjadi daerah yang modern dengan pembangunan yang fantastis, atau hanya jadi daerah yang mengemis karena modal yang ada habis digerogoti para koruptor.

Komentar

Loading...