Unduh Aplikasi

Bersih-bersih Isi BRA

Bersih-bersih Isi BRA
Ilustrasi: GH.

PERMASALAHAN di tubuh Badan Reintergrasi Aceh sangat terang benderang. Gubernur Aceh Nova Iriansyah seharusnya dapat melihat permasalahan yang melilit badan ini dengan sangat jelas. 

Sepanjang tahun ini, hampir tak ada pencapaian penting yang didapat lembaga ini. Sebaliknya, publik terus menerus disodorkan kabar miring terkait sepak terjang oknum-oknum di dalamnya. 

Kasus teranyar yang terungkap adalah dugaan praktik jual beli jabatan. Seorang oknum deputi di badan itu meminta uang sebesar Rp 50 juta kepada calon Ketua BRA. Pengiriman uang itu sendiri dilakukan pada Desember 2020. 

Pengiriman dilakukan tiga kali. Pertama, Rp20 juta, diberikan secara tunai kepada salah satu oknum di Deputi II BRA Provinsi. Sisanya disetorkan ke sejumlah rekening atas nama oknum pejabat di BRA. Jika gubernur atau tim penyidik mau turun tangan, rasanya tak sulit untuk mendapati bukti-bukti dugaan kejahatan itu. 

Sebagai badan menangani para bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka, Ketua Komite Peralihan Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, juga harus senada seirama dengan Gubernur Aceh dalam membersihkan benalu-benalu yang mengular dan mengisap energi BRA. Pendek kata, Mualem juga, secara moral, harus bertanggung jawab atas permasalahan yang ada di BRA.

Evaluasi total terhadap kinerja lembaga dan para pejabat di lembaga itu adalah hal mutlak dan mendesak yang harus dilakukan. Karena selama ini, lembaga itu cenderung menjadi representasi kelompok ketimbang memberikan solusi jitu mempercepat proses pemenuhan hak korban konflik dan bekas kombatan GAM. 

BRA jangan hanya jadi simbol dan tempat para oknum pejabat yang tidak berkompeten, dan tak memiliki integritas, berkantor. 

Beragam permasalahan yang membelit BRA ini menghambat kinerja lembaga itu. Lembaga ini hampir tak memiliki kemampuan untuk menyusun langkah strategis yang akan mendorong pencapaian target pembentukan BRA. 

Badan ini juga tak punya basis data yang kuat untuk melaksanakan program mereka. Para pemimpin lembaga ini juga lemah dalam berkoordinasi yang dibutuhkan agar bantuan terhadap para penerima tidak tumpang tindih dan salah sasaran. 

Jadi, Gubernur Aceh dan Ketua KPA harus mencari solusi mengatasi masalah ini. Permasalahan ini bukan tak ada jalan keluar. Dan masyarakat berharap agar lembaga ini segera dibubarkan. Saat waktu itu tiba, artinya kesejahteraan para bekas kombatan, korban konflik, dan tahanan serta narapidana politik di Aceh telah terpenuhi. 

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...