Unduh Aplikasi

Bersenang Dahulu, Pilkades Kemudian

Bersenang Dahulu, Pilkades Kemudian
Ilustrasi: Nice.

 AGENDA penting untuk pelayanan publik di Aceh Tenggara harus terhenti. Hingga saat ini, daerah itu tidak memiliki qanun kabupaten yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa atau penghulu kute.

Seharusnya, pemilihan kepala desa serentak akan digelar pada 3 Juli 2021. Namun pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengharuskan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan berdasarkan qanun atau peraturan daerah. 

Dalam rapat yang dihadiri oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara, disepakati untuk menunda pelaksanaan pilkades sampai qanun itu disahkan.

Blunder ini jelas sangat memalukan. Padahal pilkades adalah agenda penting untuk memastikan pemerintahan desa memiliki sosok pemimpin yang dipilih secara langsung, bukan pelaksanan tugas apalagi orang titipan. 

Namun yang paling menyedihkan, pemerintah kabupaten, khusus Bupati Aceh Tenggara, malah mengabaikan urgensi pilkades. Sikap ini sangat jauh berbeda dengan saat dia memberikan lampu hijau kepada ratusan aparatur desa dari 16 kecamatan untuk berangkat ke Mataran, Lombok, Nusa Tenggara Barat. 

Saat itu, Raidin memberikan akses kepada kepala desa untuk menggunakan uang desa sebesar Rp 30 juta untuk ongkos dan akomodasi. Di Mataram, rencananya, mereka akan mempelajari cara pengelolaan pariwisata yang belum tentu cocok untuk diterapkan di Aceh Tenggara. 

Selain boros, kegiatan ini juga tidak efektif untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dalam mengembangkan pariwisata. Namun karena pemimpin mengizinkan, hal-hal seperti ini malah dibiarkan berlangsung. 

Andai Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara bekerja seserius memberangkatkan kepala desa ke Mataram, tentu pelaksanaan pilkades tak perlu ditunda. Tapi nyatanya, urusan senang-senang lebih diutamakan ketimbang urusan pelayanan publik.

Komentar

Loading...