Unduh Aplikasi

Bersandar pada Etika dan Moral

Bersandar pada Etika dan Moral
ilustrasi: Ligonier.

PERTEMUAN antara Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Wali Kota Lhokseumawe adalah sesuatu yang wajar. Namun hal ini menjadi tidak wajar saat pertemuan itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta rekanan dinas itu. 

Lebih tidak wajar lagi jika pertemuan mereka berlangsung setelah terungkap dugaan proyek fiktif di Dinas PUPR yang melibatkan rekanan. Rekanan diduga berkomplot dengan pejabat di Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mengambil uang sebesar Rp 4,9 miliar dari proyek yang telah selesai dikerjakan.

Uang itu memang telah dikembalikan ke kas negara, setelah aksi mereka tertangkap basah. Sehingga sulit mempercayai bahwa pertemuan unsur itu yang diklaim sebagai silaturahmi itu tidak membicarakan apapun terkait proyek tersebut. 

Tren sikap lunak kejaksaan terhadap orang yang diduga melanggar hukum sepertinya terus terjadi. Di awal tahun lalu, misalnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Jaya menghentikan kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Pidie Jaya tahun 2018 di Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat. 

Kajari Pidie Jaya, Mukhzan, mengatakan kasus dugaan korupsi dana hibah pilkada tersebut dihentikan karena jumlah kerugian relatif kecil dibandingkan dengan banyaknya 'penikmat'. Kejaksaan malah menawarkan jalan tengah. Para penikmat uang itu cukup mengembalikan dana tersebut ke kas daerah. 

Tindakan-tindakan seperti ini merupakan salah satu hal paling pantang untuk dilakukan. Etika diperlukan dalam semua aspek kehidupan dan masuk dalam berbagai aspek kehidupan, etika pun turut diikutsertakan dalam lingkungan kerja, termasuk di lembaga kejaksaan.

Etika profesi harusnya menjadi pedoman hidup seorang jaksa untuk memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan keahlian atau keterampilan atau bahkan pengetahuan seorang jaksa sehingga tugas mereka dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.  

Dan yang terpenting, etika itu menjadi pagar yang menjadi sandaran untuk tetap bersikap jujur. Sikap itu sangat menentukan berjalannya sistem keadilan secara wajar dan normal. Bukan malah menjadi preseden buruk dalam urusan moral penegak hukum. Bahkan memantik rasa ketidakadilan di masyarakat.

Etika dan moral menuntut kejujuran sebagai dasar bersikap bagi profesi penegak hukum, seperti hakim, jaksa, atau polisi. Tanpa kejujuran, para penegak hukum akan terus mengingkari misi profesi dan menjadi sosok yang munafik, licik dan penuh tipu daya. 

HUT Pijay

Komentar

Loading...