Unduh Aplikasi

Berinvestasi pada Mitigasi Bencana

Berinvestasi pada Mitigasi Bencana
Ilustrasi: The Daily Mash

TIDAK berfungsinya dua dari enam sirene peringatan tsunami di pantai Aceh seharusnya tak berlarut-larut. Ini adalah perangkat penting yang dibuat untuk meminimalisir dampak bencana tsunami; bencana yang pernah mengambil ratusan ribu korban jiwa dan meninggalkan kerusakan yang mahadahsyat.

Namun ternyata semua tak menjadi pelajaran. Padahal, tak hanya di Aceh, sepanjang pantai di Indonesia, terutama di daerah yang padat penduduk, harus ditempatkan sistem peringatan dini tersebut. Alat ini akan mendeteksi keberadaan tsunami dan membantu pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah yang dibutuhkan menghadapi bencana tersebut.

Kerusakan alat ini membuat Kepala Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Aceh Teuku Ahmad Dadek mengeluh. Ditambah lagi keinginan Badan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengalihkan perawatan sirene tersebut pada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah merasa keberatan atas rencana BMKG tersebut. Jangankan menjalankan sistem yang ada, mengganti onderdil alat yang rusak saja daerah tak mampu. Di saat yang sama, BMKG juga merasa berhak mendelegasikan pengendalian alat itu ke daerah, lagi-lagi karena besarnya biaya untuk memasang, menjalankan, dan memelihara perangkat tersebut.

Apa yang terjadi saat ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menghadapi bencana secara nasional. Soal alat pendeteksi permukaan air laut saja--lazim disebut buoy--hampir semuanya dalam keadaan rusak. Indonesia memiliki sekitar 21 buoy. 10 unit dihibahkan Pemerintah Jerman. Nilai barang itu mencapai lebih dari Rp 600 miliar. Tiga lainnya "disedekahkan" oleh Amerika Serikat.

Alih-alih berfungsi, alat-alat ini semua dalam keadaan rusak. Sebagian lainnya dicuri. Saat bencana tsunami datang, barulah keberadaan alat ini dipertanyakan. Hal ini tak perlu terjadi jika pemerintah benar-benar memberikan perhatian dan tidak saling lempar tanggung jawab dalam pengelolaannya.

Pemerintah Indonesia seharusnya tak perlu malu untuk mengatakan bahwa mereka tidak sanggup menjalankan alat. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan wewenang ini kepada pemerintah daerah. Namun mereka juga harus mampu mengalokasikan dana yang cukup ke daerah-daerah agar alat ini tetap bekerja optimal di sepanjang waktu.

Sudah saatnya pemerintah berinvestasi untuk mitigasi bencana. Indonesia berada di atas rantai bencana. Mengurangi risiko bencana adalah tanggung jawab negara. Bukan kaleng-kaleng.

Komentar

Loading...