Unduh Aplikasi

Berhentikan KSO PDKS, DPRK Surati Bupati Simeulue

SIMEULUE – Persoalan kebun kelapa sawit Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang saat ini statusnya sedang Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT Kasama Ganda sejak 19 Desember 2012 itu menuai kontroversi.

Salah satunya berasal dari Aliansi Masyarakat Simeulue Bersatu (AMB) yang melakukan aksi di DPRK Simeulue, Senin (19/10) lalu di Sinabang, menuntut PDKS dikelola kembali oleh Pemkab Simeulue atau pemutusan KSO dengan PT Kasama Ganda.

Ketua Komisi B DPRK Simeulue, Ihya Ulumuddin kepada AJNN mengatakan pihaknya telah meyurati Bupati Simeulue terkait tuntutan dalam aksi masyarakat tersebut. Surat tertanggal 23 Oktober 2015 itu merupakan surat pernyataan anggota dan pimpinan DPRK Simeulue perihal pengembalian PDKS.

“Kami sudah menyurati Bupati Simeulue pada hari Jumat lalu. Surat itu ditandatangani oleh sekitar 16 orang anggota DPRK Simeulue,” ujar Ihya kepada AJNN, Kamis (28/10).

Adapun isi surat DPRK yang dialamatkan kepada Bupati Simeulue itu berisi antara lain, pertama setuju dilakukan pemutusan Kerjasama Operasional (KSO) PDKS dengan PT Kasama Ganda. Kedua, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengembalikan PDKS ke Pemda Simeulue.

Terakhir, apabila pernyataan diatas tidak ditindak lanjuti dalam tempo 7 x 24 jam oleh bupati (Pemkab Simeulue), DPRK akan melakukan mosi tidak percaya.

Penelusuran AJNN, bahwa ada 4 dari 20 orang anggota DPRK yang tidak menanda tangani surat tersebut. Keempat anggota DPRK yang tidak menanda tangani surat tersebut antara lain, Azharuddin Agur, Nadirsyah, Sardinsyah dan Aryaudin.

MITRO HARIANSYAH

Komentar

Loading...