Unduh Aplikasi

Bergeming di Kerling Pilkada

Bergeming di Kerling Pilkada
Foto: Ilustrasi

DALAM setiap agenda pemilihan kepala daerah, aparatur negeri sipil (dulu disebut pegawai negeri sipil) adalah bagian yang seksi untuk dibicarakan. Meski dekat dengan sumbu kekuasaan, para aparatur negara ini tidak boleh terlibat dalam urusan politik. Tidak secara terang-terangan.

Aparatur negara bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
profesional, jujur, adil dan merata. Mereka dituntut harus selalu bersikap netral. Bergeming di antara lalu lalang kepentingan politik, baik individu maupun partai politik.

Dengan bersikap netral, maka para apartur sipil ini dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa memandang pilihan politik masyarakat yang mereka layani. Selain, tentu saja, mereka harus loyal terhadap negara dan taat kepada aturan undang-undang.

Hal ini terkait erat dengan sejarah masa lalu yang menyeret-nyeret pegawai negeri ke kancah politik. Mereka dikumpulkan dalam satu wadah dan mendapatkan kemudahan dari partai politik sepanjang mampu menjaga arah kebijakan tetap berpihak pada kekuasaan. Bahkan pegawai negeri yang ingin mendapatkan karier yang bagus dalam kedinasan harus mampu menjadi alat kekuasaan. Yang menolak, hanya akan menjadi pegawai “biasa-biasa saja”.

Kini, hal itu tak lagi dapat dilakukan secara terang-terangan. Bahkan para pegawai yang ingin berkarier di dunia politik harus melepaskan status mereka sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Ada sejumlah aturan yang menjadi rambu-rambu pengikat yang mengharuskan mereka untuk memilih satu di antara dua pilihan itu.

Netralitas aparatur sipil di Pilkada 2017 juga menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pemilihan yang bermartabat. Mereka dituntut untuk menjunjung tinggi semangat profesionalisme. Meski saat ini tak dapat ditampik bahwa banyak pegawai yang bersikap seperti pengusaha, memihak kepada salah satu kandidat dengan harapan mendapat imbalan jabatan jika si kandidat memenangi pilkada. Keduanya sama-sama tertarik.

Sesulit apapun itu, para kandidat hendaknya tidak menyeret-nyeret aparatur negara dalam pertarungan mereka. Para pegawai negeri juga tak perlu “melacurkan” diri dengan mengkhianati komitmen untuk tetap bersikap netral. Netralitas bukan hal yang bisa ditawar-tawar karena hal itu bukan barang dagangan.

Komentar

Loading...