Unduh Aplikasi

Berdarah-darah untuk Orang Lain

Berdarah-darah untuk Orang Lain
Ilustrasi: Naive Scholar

ANDAIKAN Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Aceh, Dahlan Jamaluddin, berkomitmen untuk mempercepat semua urusan agar segera tuntas, mungkin saja sejumlah kebijakan yang ada bisa berjalan lebih baik. 

Seperti saat dia mengatakan bahwa setelah menerima usulan hak angket dari anggota DPR Aceh, sebagai pimpinan, dia akan segera membawa usulan tersebut ke dalam rapat Badan Musyawarah DPR Aceh untuk meminta persetujuan dibawa ke dalam rapat paripurna DPR Aceh.

Kecepatan Dahlan dalam bertindak juga terlihat jelas setelah dia mengatakan jika paripurna DPR Aceh menyetujui hak angket tersebut dilaksanakan, maka mereka akan segera membentuk panitia angket DPR Aceh. Anggotanya berasal dari lintas fraksi yang ada.

Rapat badan musyawarah itu akan kita laksanakan hari ini. Dahlan mengatakan usulan tersebut memang tidak boleh berlama-lama di pimpinan. Dahlan mengatakan itu adalah aturan. 

Namun kesigapan ini tidak terlihat saat Dahlan menerima surat pemberhentian Irwandi Yusuf dari Gubernur Aceh dan melantik Nova Iriansyah, wakil Irwandi, sebagai Gubernur Aceh di sisa periode kepemimpinan, hingga 2022. 

Seharusnya surat itu diproses, segera setelah DPR Aceh menerima surat itu, sesuai isi pasal 173 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Reaksi Dahlan jauh berbeda dengan yang ditunjukkannya pada saat DPR Aceh menggulirkan hak angket. 

Padahal jika Dahlan tulus, dia dapat segera bertindak, minimal berkoordinasi di tingkat fraksi, untuk membahas surat ini. Namun setelah sekian lama mengendap, surat ini baru diungkap dengan respons yang berbeda pula. 

Jika Dahlan benar-benar berpegang pada aturan, seharusnya dia tidak boleh membeda-bedakan urusan. Jika dia menganggap hak interpelasi dan hak angket penting bagi lembaga itu, maka pemerintahan juga memerlukan seorang gubernur definitif untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara penuh. 

Atau mungkin Dahlan dan rekan-rekan berharap agar Nova tetap sendirian berada di tampuk kekuasaan Pemerintah Aceh. Sehingga, jika memang rencana memakzulkan Nova ini berhasil, DPR Aceh dapat mendorong pelaksanaan pemilihan kepala daerah lebih cepat karena kekosongan pemerintahan.

Membiarkan Nova menjabat sebagai gubernur definitif dan memiliki wakil, menjadikan serangkaian serangan politik untuk Nova belakangan ini akan sia-sia. Untuk apa berdarah-darah demi orang lain.

Komentar

Loading...