Unduh Aplikasi

Berbelit-belit Beri Kesaksian, Hakim Anggap Mantan Kepala UPTD BTNR Disnak Aceh Berbohong

Berbelit-belit Beri Kesaksian, Hakim Anggap Mantan Kepala UPTD BTNR Disnak Aceh Berbohong
Penuntut umum hadirkan tiga saksi pada sidang korupsi telur ayam. Foto: AJNN/Tommy

BANDA ACEH - Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi hasil penjualan telur ayam di Dinas Peternakan Aceh dengan kerugian negara sebesar Rp2,6 miliar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Rabu (1/7).

Sidang korupsi yang melibatkan dua terdakwa, Ramli Hasan dan Muhammad Nasir, mantan pejabat di UPTD BTNR Saree tersebut menghadirkan tiga orang saksi yakni Khairuddin, mantan kepala UPTD BTNR periode 2015 - 2016, T Munazar, selaku pejabat pelaksana teknis (PPTK) Dinas Peternakan Aceh, dan Muhammad Junaidi, Kasubag Hukum Setda Aceh.

Sedangkan penuntut umum yang hadir Ronald Reagan, dan kawan-kawan dari Kejari Aceh Besar. Sidang dipimpin ketua majelis Dahlan, Juanda, Edwar.

Dalam persidangan, mantan UPTD BTNR Saree, Khairuddin mendapat teguran keras oleh majelis hakim saat memberikan kesaksiannya. Salah satunya terkait anggaran beli pakan untuk 5000 ekor ayam petelur selama enam bulan mulai Agustus 2015 sampai Maret 2016.

"Karena anggaran pakan tidak tersedia di dinas, maka digunakan uang hasil penjualan telur ayam," kata Khairuddin.

Pengadaan 5000 ekor ayam petelur tersebut dibiayai APBA 2015. Sedangkan ayam itu mulai bertelur bulan Maret 2016.

Baca: Hakim Perintahkan Jaksa Hadirkan Mantan Kadis Peternakan Aceh

"Mana ada hasil dari penjualan telur ayam itu, sedangkan ayam mulai bertelur Maret. Jadi, dari Agustus hingga Februari uang dari mana beli pakan, kalau tidak disediakan oleh anggaran dinas yang diusulkan," tegas majelis hakim.

Akibat kesaksian yang tidak konsisten, mantan kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh itu dianggap berbohong. Saksi sempat terdiam setelah hakim menegurnya.

Pada kesaksiannya, saksi Khairuddin juga menyebutkan nama Mutiawati. Yang bersangkutan disebut-sebut pernah menjual hasil produksi telur ayam dan membeli pakan. Bahkan, Mutiawati tidak memiliki SK untuk menjual hasil produksi di UPTD BTNR.

"Dia (Mutiawati) tidak ada SK yang dikeluarkan oleh dinas dalam hal menjual hasil produksi telur ayam dan membeli pakan. Penjualan hasil produksi itu atas permintaannya sendiri," kata Khairuddin menjawab pertanyaan Junaidi penasihat hukum terdakwa Muhammad Nasir.

Sementara saksi Muhammad Junaidi, dari biro hukum Setda Aceh menyebutkan hasil penjualan produksi UPTD BTNR berupa telur ayam harus disetorkan ke kas daerah 1x24 jam.

"Dalam peraturan gubernur (Pergub) hasil penjualan telur ayam harus disetorkan ke kas daerah, tidak boleh di dibelanjakan pakan ternak dan biaya operasional lainnya. Boleh saja digunakan uang itu untuk belanja keperluan ternak apabila UPTD BTNR statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," pungkasnya.

Komentar

Loading...