Unduh Aplikasi

Bentuk Konsorsium Pengusul KEK, Plt Gubernur Dinilai Tidak Sensitif Urusan Aceh

Bentuk Konsorsium Pengusul KEK, Plt Gubernur Dinilai Tidak Sensitif Urusan Aceh
Terminal Arun. Foto: liputan6.com

BANDA ACEH - Rencana pelaksana tugas Gubernur Aceh Soedarmo yang menyerahkan hak pengusul Kawasan Ekonomi Khusus kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara dinilai tidak tepat. Karena hak kelola aset kilang LNG Arun oleh pemerintah Aceh sebagai modal awal pembangunan KEK oleh Pemerintah Aceh adalah hal prinsip.

Baca: Zaini Abdullah Tolak Pengelolaan KEK Lhokseumawe oleh BUMN Nasional

“Keberadaannya sangat beralasan untuk memberi rasa keadilan bagi rakyat Aceh mengingat biaya pembangunan aset tersebut tidak dibiayai oleh APBN, tetapi melalui pinjaman luar negeri yang telah dilunasi dengan hasil penjualan migas dari lapangan Arun yang berada di Aceh,” kata Fuad Buchari, anggota Tim Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Senin (26/12).

Menurut Fuad, keberadaan hak pengusul KEK di tangan Pemerintah Aceh tidak akan membuat Pemerintah Pusat kehilangan hak kepemilikan aset. Pemerintah Pusat juga tetap akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil dari kerja sama operasi antara Badan Pengelola KEK dengan Lembaga Manajemen Aset Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Selaku pengusul KEK Arun Lhokseumawe (KEKAL), Pemerintah Aceh juga akan membentuk badan pengelola KEKAL dan menunjuk Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang akan mewakili kepentingan pemerintah Aceh. Selanjutnya, badan ini akan bekerja sama dengan dengan perusahaan BUMN dan investor lainnya untuk terlibat dalam pengelolaan KEKAL dengan catatan mereka bersedia menerima Perusahaan Daerah yang ditunjuk Pemerintah Aceh sebagai pemegang saham mayoritas tanpa harus menyetorkan dana investasi.

“Dengan bertindak sebagai pengusul, Pemerintah Aceh akan dapat berperan lebih aktif menentukan berbagai industri kecil menengah di luar core business BUMN. Simulasi model bisnis yang telah dibuat memperlihatkan bahwa walaupun seluruh investasi ditanggung oleh investor, mereka tetap dapat memperoleh keuntungan ekonomis yang layak,” tambah Fuad Buchari.

Langkah Soedarmo ini mengagetkan Fuad. Dalam rapat terakhir yang berlangsung pada 21 Oktober 2016, disepakati bahwa seluruh dokumen pengusulan KEKAL yang akan dilakukan oleh Pemerintah Aceh akan diserahkan pada 26 Oktober 2016. Fuad mengaku mendengar keberadaan rapat lain setelah Gubernur Zaini Abdullah mengambil masa cuti dalam Pemilihan Kepala Daerah.

“Saya memang mendengar ada dilaksanakan beberapa kali rapat, namun rapat tersebut dilakukan terbatas tanpa melibatkan seluruh anggota tim yang sebelumnya dibentuk,” kata Fuad.

Bekas Vice President Director PT Arun NGL ini sangat menyayangkan perubahan proses pengusulan yang dilakukan saat ini. Lebih jauh yang bersangkutan menerangkan bahwa pengusulan oleh konsorsium akan mengurangi peran strategis Pemerintah Aceh yang pada akhirnya akan memarginalkan hak kepemilikan saham BUMA dalam pengelolaan KEKAL.

Dengan sendirinya potensi PAD yang dapat diperoleh dari pemanfaatan aset kilang eks LNG Arun mengecil. Padahal diharapkan pemanfaatan aset kilang eks LNG Arun oleh Pemerintah Aceh akan memberi kontribusi besar sebagai pengganti dana otsus yang akan berakhir pada tahun 2022.

Selain itu, dengan berkurangnya kepemilikan saham BUMA, Pemerintah Aceh juga tidak dapat melakukan intervensi yang dibutuhkan dalam mengarahkan agar pemanfaatan aset tersebut dapat menggerakkan industri-industri strategis lain di Aceh termasuk industri pertanian, perkebunan dan kelautan untuk meningkatkan perekonomian dan sumber pendapatan rakyat Aceh.

“Perubahan pengusulan dari Pemerintah Aceh kepada konsorsium merupakan langkah mundur dan merugikan Aceh,” kata Fuad.

Terpisah, Nurdin Husen, staf khusus Gubernur Aceh Bidang Migas, sekaligus anggota Tim Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, merasa kaget dengan informasi yang menyebutkan bahwa pelaksana tugas Gubernur Aceh mengubah keputusan Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang menetapkan Pemerintah Aceh sebagai pengusul KEKAL.

“PLT Gubernur Aceh telah melakukan tindakan yang melewati wewenang yang diberikan untuk mengawal pelaksanaan Pilkada,” kata Nurdin. Tersirat, Padahal wewenang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Atas Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 (A).

Pada angka 2 dan 4 bahwa disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang, plt gubernur dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya; Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya,” kata Nurdin.

Akademisi Unsyiah ini mengungkapkan bahwa menurut peraturan, plt gubernur tidak dapat melakukan perubahan terkait kebijakan strategis tanpa mendapatkan persetujuan dari Gubernur Aceh.

Fathurahman Anwar, anggota Tim Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe yang turut menyiapkan dokumen Studi Kelayakan dan Master Plan Pengembangan KEKAL, juga menyayangkan adanya perubahan dalam pengusulan KEKAL.

“Perubahan pengusul dari Pemerintah Aceh ke Konsorsium jelas membuat daya tawar Pemerintah Aceh melemah dalam mendapatkan hak kelola KEKAL,” kata Fathurrahman. Menurut dia, dengan menjadi pengusul, Pemerintah Aceh akan memiliki iktikad baik yang dapat dijadikan pengaruh untuk memperoleh posisi tawar lebih baik saat bernegosiasi dengan mitra strategis, seperti Pertamina, PIM, Pelindo 1 dan investor strategis lainnya.

Selaku pengusul, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk menunjuk perusahaan pengelola. Sesuai aturan yang ada, ada dua mekanisme yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Aceh selaku pengusul dalam penunjukan pengelola KEKAL, yaitu menunjuk badan pengelola melalui tender, menunjuk BUMD sebagai pengelola dengan penyertaan modal.

Yang paling strategis untuk Pemerintah Aceh, tambah dia, adalah pilihan kedua. Hal ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Aceh. Fathurrahman juga meminta plt gubernur untuk tidak mengkhawatirkan kemampuan permodalan. Jumlah yang dibutuhkan untuk membangun di Aceh tidak sebesar kebutuhan KEK di daerah lain. KEKAL memiliki 90 persen infrastruktur dasar yang dibutuhkan.

“Hasil proyeksi dari yang kami lakukan menunjukan bahwa biaya investasi yang dikeluarkan oleh pengelola KEKAL untuk tiga tahun pertama hanya sebesar Rp 171 miliar,” kata Fathurrahman. Dengan struktur pembiayaan 70 persen berasal dari pinjaman dan 30 persen dari ekuitas, maka dana yang perlu dikeluarkan mitra strategis hanya sekitar Rp 51 miliar.

Dengan investasi sekecil itu nantinya BUMA dan investor strategis akan dapat meraup ratusan miliar rupiah tiap tahun dari usaha yang keluarkan. Karena tingginya keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha pengelolaan kawasan KEKAL, selaku pihak yang diberi hak kelola Pemerintah Aceh dapat mengambil saham mayoritas tanpa harus menyetor dana investasi.

Ini bisnis yang diincar cashcow karena bahkan sebelum KEKAL beroperasi calon penyewa telah beroperasi seperti PLN dan PAG. Di luar itu banyak calon investor lain antri untuk dapat ambil bagian dalam memanfaatkan aset kilang LNG Arun.

“Saya berharap PLT Gubernur Aceh dapat lebih sensitif dalam membuat kebijakan. Semua elemen masyarakat Aceh juga harus turut andil untuk mengembalikan rasa keadilan bagi rakyat Aceh,” kata Fathurrahman.

Komentar

Loading...