Unduh Aplikasi

Bentuk Konsorsium Pengusul KEK, GeRAK: Plt Gubernur Telah Rugikan Aceh

Bentuk Konsorsium Pengusul KEK, GeRAK: Plt Gubernur Telah Rugikan Aceh
Koordinator GeRAK Aceh Askhalani. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh berang dengan kebijakan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Soedarmo yang telah mengajukan kebijakan baru kepada Kementerian Perekonomian yakni terkait dengan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pasalnya Soedarmo mengusulkan hak pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada Konsorsium BUMN. Padahal, sebelumnya Gubernur Aceh non aktif Zaini Abdullah telah lebih dulu mengajukan agar Pemerintah Aceh pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengkritik keras sikap Soedarmo yang telah mengubah kebijakan sepihak. Seharusnya Plt yang merupakan perpanjangan tangan Menteri Dalam Negeri tidak mengubah kebijakan-kebijakan yang sudah disusun oleh Gubernur Aceh sebelumnya.

Baca: Zaini Abdullah Tolak Pengusulan KEK Arun Lhokseumawe oleh Konsorsium BUMN

“Perlu dicatat Soedarmo bukan lagi berada di dunia militer, mengambil kesimpulan tanpa membicarakan dengan tokoh-tokoh penting Aceh, karena itu bicara demi masa depan Aceh. Jangan seenaknya mengambil kebijakan yang merugikan Aceh,” kata Akshalani kepada AJNN, Selasa (27/12).

Askhalani juga mengulas kembali konflik yang pernah terjadi di Aceh pada masa lalu. Salah satu kenapa konflik tersebut bisa muncul karena Aceh tidak pernah dipandang oleh Indonesia untuk mendapatkan mandat mengelola Aceh, khususnya sumber daya alam (SDA).

“Jadi kami ingatkan Soedarmo untuk tidak mengembalikan Aceh masa lalu. Jangan gara-gara kebijakan Soerdarmo yang merupakan orang luar Aceh dan tidak paham dengan Aceh bisa membuat Aceh rugi,” ungkapnya.

Selain itu, Askhalani juga mengungkapkan tugas seorang Plt Gubernur. Pertama menjalankan pemerintahan sebagaimana undang-undang, yakni menjalankan roda organisasi pemerintahan, fasilitas publik, dan juga pelayanan publik terjamin. Kedua masalah tranformasi anggaran, mengelola proses anggaran Aceh.

Baca: KEK Aceh (Bukan) Dalam Kendali Soedarmo

“Ketiga plt tidak boleh masuk dalam ranah-ranah yang efeknya jangka panjang, yang tidak menguntungkan Aceh. Contohnya masalah pengelolaan KEK ini,” katanya.

Pasalnya, kata Askhalani, KEK merupakan kepentingan masa depan Aceh, seharusnya seorang Plt Gubernur Aceh sebelum mengambil kebijakan, harus membuka dulu wacana dengan mengundang seluruh tokoh, tidak serta merta dan seolah-olah sudah punya mandat, sehingga merasa diri Gubernur Aceh yang dipilih oleh rakyat.

“Soedarmo jadi Plt Gubernur Aceh tidak mewakili aspirasi masyarakat Aceh, tapi hanya perpanjangan tangan Mendagri. Jadi saya ingin menyampaikan sebagai warga Aceh kecewa dengan keputusan Soedarmo tentang KEK,” tegasnya.

Sebelum mengambil kebijakan baru tentang pengelolaan KEK, Soedarmo harus berbicara dulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Gubernur Aceh non aktif Zaini Abdullah, tidak serta merta baru bangun tidur langsung mengubah kebijakan yang jelas-jelas merugikan Aceh kedepan.

“Kalau melihat skema yang disusun oleh Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, dan keputusan yang diambil oleh Plt Gubernur Soedarmo, itu sangat jauh berbeda dan merugikan masyarakat Aceh,” kata Askhalani.

Dalam perjanjian MoU Helsinki, kata Askhalani, itu sudah jelas disebutkan ada mandat-mandat khusus yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Aceh dalam melakukan upaya-upaya inovasi terkait investasi-investasi jangka panjang yang menguntungkan masyarakat Aceh.

“Dan itu sudah dilakukan Zaini Abdullah. Jangan kemudian datang Plt Soedarmo dengan gagah merubah apa yang sudah disusun oleh Pemerintah Aceh sebelumnya. Artinya Soedarmo sudah merusak tatanan yang dibangun dan sedang diperjuangkan oleh rakyat Aceh. Kalau tidak paham Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), jangan bersikap, jangan buat masyarakat rugi kembali,” ungkapnya.

Baca: Bentuk Konsorsium Pengusul KEK, Plt Gubernur Dinilai Tidak Sensitif Urusan Aceh

Untuk itu, Askhalani meminta kepada Plt Gubernur Aceh harus segera membatalkan keputusan terkait pengajukan pengelolaan KEK oleh Konsorsium BUMN. Pasalnya tidak tepat seorang Plt mengambil kebijakan sekarang, masih ada pakerjaan lain yang harus dikerjakan, dari pada mengubah kebijakan yang sudah disusun Pemerintah Aceh sebelumnya.

”Kenapa Sordarmo sibuk mengurus KEK, jangan-jangan ada kepentingan politik dibalik mempercepat itu, itu harus dipertanyakan. Dan saya sebagai publik Aceh wajib mempertanyakan itu,” kata Askhalani.

Komentar

Loading...