Unduh Aplikasi

Bentuk Forum Keuchik Tandingan, BPM Aceh Timur Dinilai Keterlaluan

Bentuk Forum Keuchik Tandingan, BPM Aceh Timur Dinilai Keterlaluan
Mustafa.

ACEH TIMUR - Ketua Forum Keuchik Aceh Timur Mustafa Arani mengecam sikap Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Timur. Langkah mereka membetuk forum lain di Forum Keuchik Aceh Timur dianggap mengangkangi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga paguyuban tersebut.

“Pengurus Forum Keuchik dikukuhkan di gedung DPRK pada 2014. Setiap tindakan yang dilaksanakan di luar keputusan Forum Keuchik harus melalui mekanisme yang diatur dalam aturan Forum Keuchik. BPM tidak berhak mengintervensi organisasi ini. Mereka keterlaluan,” kata Mustafa menanggapi rapat yang digelar oleh BPM untuk membentuk Forum Keuchik Aceh Timur, Selasa (6/12).

Menurut Mustafa, BPM bertindak semena-mena dengan membentuk forum tandingan. Hal ini juga memecah belah keuchik di Aceh Timur. Harusnya, kata Mustafa, BPM menyerahkan urusan ini kepada Forum Keuchik. Namun Mustafa memastikan anggota Forum Keuchik tetap solid meski ada sebagian yang membelot.

"Waktu itu kami berjuang secara bersama-sama dengan ratusan keuchik yang lain memperjuangkan jerih untuk keuchik. Saat itu juga kami mendeklarasikan kepengurusan. Kenapa sekarang sudah ada macam-macam dan apa tujuan mereka," kata Mustafa.

Mustafa juga mencurigai niat pengambilalihan kendali forum ini. Menurut Mustafa, ini bukan sekadar pengambilalihan wewenang. Dia menduga BPM dan kroninya mempersiapkan agenda untuk meraih keuntungan ekonomis. Namun Mustara enggan mengungkapkan motif tersebut.

Salah satu Kasubbid di BPMPKS Aceh Timur Zulfahmi saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya berharap agar pengurus forum yang lama dapat hadir untuk berdiskusi untuk mencari titik temu. 

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC. APDESI) Aceh Timur Mahyuddin Kubar menyayangkan tindakan BPM. Menurut dia, setiap musyawarah dan mufakat terkait Forum Keuchik harus melibatkan kepengurusan sah.

Menurut Mahyuddin, mekanisme itu adalah Musyawarah Daerah (Musda) yang difasilitasi oleh pengurus Forum itu sendiri. Ini merupakan kesepakatan yang harusnya dihargai oleh semua pihak.

“Jadi semua harus bermusyawarah kembali dan melibatkan komponen yang ada sehingga semua berjalan sesuai yang kita inginkan bersama-sama,” kata Mahyuddin.

Komentar

Loading...