Unduh Aplikasi

Bendera Bulan Bintang Tak Berkibar, Fraksi Partai Aceh Ancam Boikot Pilkada

Bendera Bulan Bintang Tak Berkibar, Fraksi Partai Aceh Ancam Boikot Pilkada
Ketua DPRA, Muharuddin saat menandatangai surat pernyataan
BANDA ACEH - Anggota Legislatif dari Fraksi Partai Aceh mengancam akan memboikot pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 apabila bendera bulan bintang tak segera dikibarkan.

Pernyataan itu disampaikan dalam pernyataan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat kab/kota dari Fraksi Partai Aceh (PA) Se-Aceh yang dibacakan oleh Abdullah Saleh, saat melakukan rapat bersama di Kantor DPRA, Banda Aceh, Selasa (1/3).

"Kami DPRA dan DPRK seluruh Aceh mendesak Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk mengimplementasikan MoU Helsinki dan UUPA secara konsisten dan menyeluruh. Mendesak pemerintah kab/kota untuk melaksanakan qanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera bintang dan bulan selambat lambatnya tanggal 30 april 2016,” kata Tgk Abdullah Saleh

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan eksekutif se-Aceh tak berani mengibarkan bendera bulan bintang, maka DPRA dan DPRK kab/kota akan menolak Pilkada 2017.

"Pernyataan ini akan kami sampaikan ke Presiden, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI Direktur CNR di Firlandia, Menkopohukam, Mendagri, Wali Nanggroe Aceh, Gurbernur Aceh, Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Bupati dan Wakil Bupati se Aceh, ketua UN," ujar Abdullah Saleh

Surat pernyataan tersebut ditandatangi Ketua DPRA dan seluruh ketua dan wakil ketua DPRK Fraksi Partai Aceh se-Aceh.

Seperti diketahui, Qanun Bendera dan Lambang Aceh telah disahkan DPRA sejak 2013 lalu. Namun implementasi qanun ini masih belum bisa dilaksanakan karena hingga kini masih belum disetujui pemerintah pusat melalui Kemendagri.

Komentar

Loading...