Unduh Aplikasi

Belum Disepakati, Pembahasan Qanun Pilkada Aceh Ditunda

Belum Disepakati, Pembahasan Qanun Pilkada Aceh Ditunda
ilustrasi
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terlibat dalam pembicaraan alot saat membahas Qanun Pilkada. Belum ada kata sepakat terkait pasal 24 yang mengatur persyaratan bagi calon perseorangan.

Staf ahli Gubernur Aceh Bidang Hukum dan Politik, Muhammad Jakfar, mengatakan pasal itu sudah disepakati, namun belum seutuhnya. Karena sejumlah elemen masyarakat menilai salah satu syarat untuk calon perseorangan memberatkan. Pasal itu mengharuskan setiap kartu tanda penduduk pendukung harus disertai pernyataan dan ditempel materai.

“Oleh karena itu rapat hari ini kita minta untuk pending untuk menampung aspirasi masyarakat tersebut,” kata Jakfar, usai mengikuti rapat di gedung dewan, di Banda Aceh, Jumat (29/4).

Saat ini kedua belah pihak berbeda pendapat untuk memutuskan pembahasan ulang pasal tersebut atau melanjutkan pembahasan pasal lain dalam qanun tersebut. Pihak eksekutif, kata Jafar, akan berkonsultasi dengan Gubernur Aceh. Pihak legislatif juga mencoba mencari solusi terbaik.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh Iskandar Usman Alfarlaky mengatakan pasal tersebut tidak bermaksud untuk memberatkan calon perseorangan. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan legitimasi calon tersebut.

Iskandar juga menegaskan pasal 24 telah selesai dibahas dan disepakati bersama dalam forum pembahasan. Dan ini akan direvisi setelah rapat pendapat umum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki narasi dalam qanun pilkada. “Qanun ini juga akan dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri,” kata dia.

Komentar

Loading...